Wednesday, February 20, 2008

Tolak Parpol Masuk DPD...!!!


Tulisan ini diilhami oleh diskusi terbatas yang baru saja saya ikutin, diskusi tersebut di laksanakan oleh kantor dimana saya bergabung saat ini yakni Kemitraan bagi Pembaruan tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia) bekerjasama dengan Koalisi Pokja Perempuan untuk Penyempurnaan Paket UU Politik.

Hadir dalam diskusi ini adalah Ramlan Surbakti (mantan KPU), Dhandy Dwi Laksana (RCTI), La Ode Ida (Wakil DPD), dan beberapa anggota DPD lainnya termasuk GKR Hemas (DPD asal Jogja). Saya sendiri kebetulan duduk bersebelahan dengan GKR Hemas.

Muncul gagasan saat ini di DPR RI yakni bagaimana anggota partai politik bisa masuk menjadi anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), gagasan ini bukan saja gagasan gila tapi juga gagasan rakus yang hanya mikirin kepentingan pribadi saja.

Kenapa parpol haram hukumnya masuk DPD? Banyak jawaban yang bisa diberikan untuk pertanyaan itu. Diantaranya :

1. Dasar didirikannya DPD adalah untuk mengakomodir suara daerah yang tidak mampu terakomodir oleh suara di DPR yang notabene perwakilan partai
2. DPD didirikan juga sebagai upaya mencegah disintegrasi bangsa, karena kesenjangan pembangunan di daerah. Sehingga dengan menempatkan wakilnya di Senayan diharpakan persoalan daerah mampu diakomodir oleh pusat.
3. DPR adalah perpanjangan tangan partai di pemerintahan, sehingga seorang anggota DPR yang notabene anggota parpol harus tunduk terhadap AD/ART partainya masing-masing. Alangkah kacaunya kalau anggota DPD juga musti disetir oleh partai.
4. Anggota DPD mewakili daerah provinsi, sedangkan tidak sedikit anggota DPR hanya mewakili beberapa Kabupaten/Kota berdasar sistem pemilu kita.
5. Akan terjadi overlapping dan tidak akan pernah terjadi keseimbangan apabila ternyata Anggota DPR dan DPD sama-sama berasal dari partai. Karena dapat dipastikan tidak ada mekanisme control antar dua lembaga ini.

Contoh kongkrit ketidakberpihakan DPR/parpol adalah pada kasus Lumpur Lapindo, mereka semua anggota DPR mengajukan agar Lumpur Lapindo ditetapkan sebagai Fenomena Alam..!! bukan kesalahan Lapindo. Ganjil bukan?? Ditengah warga sidoarjo yang panik dan terlantar, kok malah DPR tidak memperjuangkan nasib mereka? Tau gak kalo hal ini bisa terjadi karena semua anggota DPR tunduk terhadap partai..!!! dan ternyata semua Partai yang punya wakil di DPR RI sudah di “dekati” oleh yang punya kepentingan terhadap tragendi Lapindo ini...??

Hal lain yang membuat saya jadi ”marah besar” adalah ternyata ada maksud terselubung dari munculnya wacana ini pada revisi UU parpol, yakni keinginan banyak anggota DPR untuk masuk ke DPD, kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata banyak anggota DPR saat ini sudah kadaluwarsa yakni habis masa aktif di parpol karena sudah 2x menjabat sebagai anggota DPR. Dalam AD/ART partai barang siapa sudah 2x menjabat sebagai anggota DPR/DPRD maka tidak lagi perkenankan mencalonkan diri. Hal ini membuat mereka menghalalkan segala cara untuk tetap bisa melenggang di senayan..!!

Kemudian muncul juga gagasan edan di DPR RI yakni bagaimana agar mantan Anggota DPR RI yang ingin mencalonkan diri jadi DPD tidak perlu mengumpulkan dukungan langsung dari masyarakat. Mereka mengklaim bahwa dukungan terhadap mereka untuk masuk ke DPR RI pada pemilu sebelumnya sudah lebih dari cukup.

Gila gak? Padahal dukungan mereka itu kan dukungan karena mereka berada di partai, bukan berada seperti anggota DPD yang mencalonkan diri secara individu. Saya yakin walaupun mereka bisa dapat kursi di DPR RI pada pemilu sebelumnya, akan tetapi belum tentu mendapat dukungan rakyat ketika mencalonkan diri sebagai individu. Karena tentunya mekanisme kampanye, publikasi, dan lain-lain akan melihat potensi pribadi dan bukan besarnya partai politik. Lagian rakyat juga pasti melihat apa yang sudah mereka perjuangkan selama 5 tahun duduk sebagai anggota DPR, lha kalo gak berbuat apa-apa kok mengklaim masih punya dukungan..?? kePeDe-an kaleee...

Selain itu ternyata muncul gagasan agar anggota DPD tidak harus berasal dari daerah pemilihannya. Bisa dibayangkan dong kalau semua anggota DPD ternyata KTPnya Jakarta..?? atau ternyata 50% lebih anggota DPD tidak mengenal daerah yang diwakilinya..?? yah.. gila ini..!! ini namanya pemerkosaan terhadap sistem demokrasi tapi berlindung dibawah Undang-undang...

Memang apapun alasannya, kita harus menolak gagasan masuknya Partai Politik ke Dewan Perwakilan Daerah..!!! karena kalau sampai terjadi ini akan menjadi mimpi buruk bagi sistem pemerintahan dan ketatanegaraan negara kita. Wallahu a’lam Bishawab, Fastabiqul Khairaat

Salam,

Agung W