Friday, December 26, 2008

Putusan MK Menggembosi Affirmative Action

Foto: Rieke Dyah, Masruchah & Yuda Irlang (Pokja Kemitraan), Anggota DPR RI Perempuan, dan aktivis perempuan lain dalam konferensi pers di KPU menolak putusan MK tentang suara terbanyak.

Tanggal 23 Desember 2008 adalah hari "kiamat" bagi gerakan perempuan dalam upaya menambah keterwakilan perempuan dalam pemilu 2009. Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan permohonan judicial review terhadap pasal 214 UU Pemilu sehingga sistem pemilu 2009 menggunakan sistem suara terbanyak benar-benar memukul telak banyak kalangan.

Selama lebih dari setengah tahun sejak awal 2007, gerakan perempuan (tambahan: gerakan perempuan belum tentu berjenis kelamin perempuan, banyak laki-laki aktif di gerakan perempuan) mengawal penyusunan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. banyak hal yang dicapai waktu itu dan yang paling menggembirakan adalah diakomodasinya ketentuan minimal 30% caleg perempuan yang kemudian diatur melalui penempatan caleg berdasar zipper method atau metode zig-zag dimana setiap 3 caleg terdapat satu perempuan.

Hebat..!! luar biasa..!! sepanjang sejarah pemilu Indonesia, pemilu 2009 mengakomodir jumlah caleg perempuan terbesar..!! hal ini tentunya disambut suka cita oleh kelompok perempuan, selama ini mereka tidak dipandang oleh partai dan akhirnya karena ada sistem "paksaan" tersebut caleg perempuan bak jamur di musim hujan.

Aktifis partai yang sudah membesarkan dan merawat perjuangan partai selama bertahun-tahun juga mendapat reward dengan ditempatkan di nomor urut 1, walaupun ada isu jual beli nomor urut tentunya ini adalah pengecualian dan jumlahnya tidak signifikan.

Mengapa perlu zipper method? karena saat ini pemilu di Indonesia belum bisa menganut sistem pasar bebas. pemilu kita masih menggunakan sistem proporsional terbuka terbatas. ini untuk melindungi kelompok marginal. sebagai contoh dengan adanya BPP maka pemilu di Papua tidak bisa disamakan dengan pemilu di Jawa Tengah, di papua yang jumlah penduduknya hanya setara dengan di Kabupaten Tegal (atau bahkan lebih kecil) mendapat perlakuan istimewa dengan memperhatikan jumlah pemilih di daerah itu sehingga untuk mendapat satu kursi untuk dapil Papua akan berbeda jumlahnya dengan syarat satu kursi untuk dapil Jawa Tengah. ini disebut sistem afirmasi atau Affirmative Action atau Tindakan Khusus yang memang mewarnai sistem pemilu kita untuk melindungi kelompok marginal dan kelompok lemah, seperti kita melindungi kelompok miskin (Kartu JPK Gakin untuk gratis berobat, BOP dan BOS untuk siswa miskin adalah contoh affirmative action).

Tindakan khusus masih sangat diperlukan karena kelompok marginal belum mendapat posisi dan kemampuan yang equal dalam pemilu baik dari segi modal maupun pengalaman karena sistem pemilu kita dizaman orla dan orba yang memang masih laki-laki sentris.

Keputusan MK membuat amburadul sistem pemilu yang sudah didesign melaui UU NOmor 10/2008, pun UU pemilu 2008 ini baru disyahkan dalam hitungan bulan dan belum sempat dipakai tapi sudah ada upaya untuk merubahnya. ini adalah bukti ketidaksiapan sebagian anggota DPR (tentunya juga partai) dalam mengawal UU yang mereka susun sendiri.

Saya khawatir, dan sangat khawatir pemilu 2009 ini hanya menghasilkan anggota DPR/D yang hanya populer tapi tidak bermutu (misal artis) atau lebih bahaya lagi legislatif akan dikuasai konglomerat bejat yang mampu membeli suara sebanyak-banyaknya. Belum lagi putusan MK ini juga terbukti sudah menggembosi semangat para aktivis partai karena kerja mereka selama bertahun-tahun bisa jadi hanya dikalahkan oleh anak ingusan tak tau politik yang populer dan kaya raya.

Imbasnya bagi partai, partai akan kehilangan daya dukung.. lambat laun partai akan dikuasai oleh konglomerat dan orang-orang lain yang populer (ingat, populer belum tentu populis) yang lahir karena politik kelas salon (meminjam istilah Mohamad Sobary) yang tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit sekedar untuk merubah citra diri yang busuk jadi wangi, yang korup menjadi bersih, yang bengis menjadi santun, yang zero menjadi hero. Sejelek-jeleknya partai, dia adalah soko guru politik.