Monday, March 16, 2009

Peran Penting Perempuan di Pemilu 2009

Oleh: Agung Wasono*

Pendahuluan
Pemilu 2009 yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 mendatang menjadi moment penting karena melalui pemilu inilah bangsa ini akan menentukan wakilnya yang duduk di parlemen baik ditingkat pusat, provinsi maupun kab/kota. Parlemen yang mempunyai fungsi membuat undang-undang, menyusun anggaran negara dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan tentu mempunyai peran yang sangat signifikan karena melalui lembaga inilah setiap kebijakan menyangkut pembangunan dibahas, disetujui dan kemudian diawasi.

Mengingat pentingnya pemilu tersebut maka memilih calon legislatif (caleg) untuk mewakili aspirasi kita di DPR maupun DPRD tentunya juga menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu memilih caleg yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakat dan mempunyai kepekaan terhadap situasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat seharusnya menjadi agenda bagi setiap warga Negara yang mempunyai hak pilih.


Caleg Perempuan
Pada pemilu 2009 ini, dari Daftar Calon Tetap yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada akhir Oktober 2008, jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) adalah 11.301 orang, dari jumlah itu 7.391 diantaranya adalah laki-laki sedangkan 3.910 perempuan. Prosentase caleg perempuan 34,6%. Hal ini tentunya menggembirakan karena sejak pemilu diselenggarakan di Indonesia, pada pemilu 2009 inilah tercatat jumlah caleg perempuan terbanyak.

Akan tetapi tanpa dukungan dan pilihan dari pemilih, jumlah caleg perempuan yang banyak tersebut tidak akan berarti apa-apa, sehingga kesadaran dari pemilih untuk memilih caleg perempuan pada pemilu 2009-lah yang akan mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Sejak berdirinya Republik ini, kemudian penyelenggaraan pemilu 1955 sampai pemilu 2009, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen tidak pernah mencapai angka 20%, hasil pemilu 2004 jumlah keterwakilan perempuan hanya 11,6%, dan pada akhir masa jabatan DPR jumlah ini justru berkurang menjadi 11% karena pergantian antar waktu.

Dengan jumlah 11,6% itupun, anggota legislatif perempuan di DPR RI telah menghasilkan perundang-undangan yang berpihak pada rakyat. Misalnya UUAnti Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Anti Perdagangan Manusia, UU Kewarganegaraan, UU tentang Rativikasi Hak Ekosob, UU tentang ratifikasi Hak Sipil dan Politik dan Advokasi kebijakan anggaran yang pro kesejahteraan rakyat. Tentunya dengan peningkatan jumlah keterwakilan perempuan akan meningkat pula kualitas perundang-undangan yang dihasilkan dan juga alokasi anggaran negara yang berpihak kepada masyarakat yakni prioritas mengatasi persoalan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan sebagai isu yang sangat dekat dengan perempuan.

CEDAW
Melihat pentingnya keterwakilan perempuan tersebut, upaya peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya ada di Indonesia tapi juga negara-negara lain. Bahkan dunia internasional melalui PBB sejak tahun 1979 mengeluarkan Konvensi mengenai Pengha¬pusan Segala Bentuk Diskri¬minasi terhadap Wanita / Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW). Indonesia menandatangani konvensi tersebut pada tahun 1980 dan kemudian Pemerintah Indonesia merativikasi konvensi tersebut melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi CEDAW.
Dalam Pasal 4 CEDAW itu disebutkan, ”Pem¬buatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persama¬an ‘de facto’ antara pria dan wanita tidak dianggap diskri¬mi¬nasi seperti ditegaskan da¬lam konvensi yang sekarang ini, dan sama sekali tidak harus mem¬bawa konsekuensi peme¬liharaan dan norma-norma yang tak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai”.

Quota 30%
Di beberapa negara lain, keterwakilan 30% perempuan di parlemen menjadi sebuah kebutuhan dan keniscayaan. Tidak sedikit penelitian Internasional yang menyimpulkan bahwa 30% adalah critical number yakni jumlah minimal yang mampu mempengaruhi kebijakan. Sayangnya, Indonesia belum mampu memenuhi jumlah tersebut, sehingga tidak heran jika peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang seringkali dikeluarkan tidak menjadi jawaban atas persoalan riil yang dihadapi masyarakat, akan tetapi lebih mencerminkan kepentingan politik jangka pendek. Lebih-lebih rata-rata keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi secara nasional hanya 6% sedangkan Kab/kota 2,5%.

Pentingnya memilih caleg perempuanMengapa memilih caleg perempuan menjadi sangat penting? Karena perempuan mempunyai kebutuhan khusus yang hanya dapat dimengerti oleh kaum perempuan sendiri, kebutuhan kaum perempuan tersebut meliputi : Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan keluarga, gizi bagi balita, kesehatan reproduksi, sampai isu kekerasan seksual.

Selain mampu memahami berbagai persoalan diatas dan kemudian mengatasinya, peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga pengambil kebijakan juga akan mampu menghapus diskriminasi yang acapkali menimpa kaum perempuan seperti pemberian upah yang rendah untuk perempuan, dan tidak diberikannya cuti hamil yang mencukupi bagi perempuan yang akan melahirkan.

Perempuan dan MDGs
Pada tahun 2000, Indonesia menjadi salahsatu dari 189 negara yang menandatangani “Deklarasi Millennium” yang berisikan 8 target pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2015 yakni: mengentaskan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendukung kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan, dan terakhir adalah mengembangkan kemitraan untuk pembangunan.

Dari kedelapan target MDGs tersebut, 6 diantaranya yakni target pertama sampai keenam berkaitan langsung dengan persoalan perempuan. Indonesia sampai saat ini belum mampu mencapai target tersebut, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan, di pedesaan angka putus sekolah mencapai 8,5%, masih adanya diskriminasi untuk kaum perempuan dibidang sosial, ekonomi dan politik, tingginya angka kematian balita (AKB) sampai saat ini AKB di Indonesia adalah yang tertinggi di Negara ASEAN, resiko kematian yang sangat tinggi untuk ibu melahirkan yakni 1 kematian setiap 65 kelahiran, Hingga Maret 2007 hampir 8.988 kasus AIDS dan 5.640 kasus HIV dilaporkan dan semakin bertambah setiap tahunnya dan setiap tahun diperkirakan terdapat 18 juta kasus Malaria dan lebih dari 520 ribu kasus TBC.

Berbagai persoalan diatas tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi anggota parlemen yang akan datang, periode parlemen 2009 – 2014 adalah periode yang menentukan berhasil atau tidaknya Indonesia mewujudkan target MDGs pada tahun 2015, dan hal ini akan tercapai apabila perempuan mampu secara signifikan mempengaruhi kebijakan nasional melalui parlemen baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal kongkrit yang dapat kita sumbangkan bagi kesejahteraan masyarakat adalah dengan memilih caleg perempuan pada pemilu 2009..!!


)* Penulis adalah Project Officer Pemilu dan Keterwakilan Perempuan di Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia