Thursday, May 7, 2009

Quo Vadis Dewan Perwakilan Daerah

Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem kenegaraan di Indonesia adalah untuk menjawab kebuntuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mewakili aspirasi daerah-daerah di Indonesia. DPR dianggap terlalu mewakili kepentingan partai politik dan tidak bisa mewakili kepentingan daerah sehingga muncullah konsep DPD sebagai jawaban atas kelemahan sistem tersebut.

Pada perkembangannya, fungsi DPD dianggap tidak terlalu berguna bagi pembangunan daerah terutama dikarenakan beberapa hal seperti: (1) keterbatasan fungsi legislasi DPD yang hanya mempunyai peran konsultasi bagi DPR untuk pembahasan UU yang berhubungan dengan daerah, (2) DPD tidak mempunyai peran pengawasan, (3) peran DPD sangat dalam penyusunan anggaran sangat terbatas, bahkan bisa dibilang tidak ada karena lagi-lagi fungsi DPD hanya fungsi konsultasi untuk anggaran yang berhubungan dengan daerah, bukan anggaran nasional.

Keterbatasan fungsi dan peran DPD tersebut tentunya karena didesign sedemikian rupa oleh DPR sebagai lembaga yang menginisiasi terbentuknya DPD, tentunya DPR tidak rela peran dan fungsinya "diambil alih" oleh lembaga "anak bawang" seperti DPD. Bisa dibilang bahwa kehadiran DPD sekedar menjawab kepentingan tokoh-tokoh daerah untuk ikut serta duduk manis di senayan.

Pada pertengahan 2007, DPD mulai di sabotase oleh DPR dengan disyahkannya UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang memperbolehkan partai politik masuk kedalam DPD walaupun ditentang oleh banyak pihak. DPD yang sedianya diperuntukkan sebagai wadah perwakilan daerah lepas dari kepentingan partai politik, ternyata di umurnya yang masih muda sudah diperkosa oleh bapak kandungnya sendiri.

Saat ini, DPD bahkan sudah sangat keterlaluan. Ditengah panasnya suhu politik pasca pemilu legislatif 2009 untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, DPD justru ikut-ikutan mainstream partai politik mengajukan calon wakil presiden ke SBY..!! yang menjadi pertanyaan adalah: (1) Apakah benar DPD bisa mengambil alih peran partai politik? karena pemilu presiden dan wakil presiden adalah domain partai politik sesuai dengan UU 10/2008 (2) DPD adalah lembaga tinggi negara sejajar dengan presiden, sehingga tidak pantas sebagai sebuah lembaga ikut-ikutan mengajukan cawapres (3) mengapa cawapres hanya diajukan ke SBY? tidak ke semua capres semisal Megawati, Prabowo dan Jusuf Kalla? (4) apakah orang-orang yang duduk di DPD benar-benar mengetahui peran dan fungsinya?

Saya berkesimpulan bahwa anggota DPD tidak ada yang paham UUD maupun paket UU Politik. apalagi pada statemen wakil ketua DPD (Laode Ida), bahwa DPD akan mengerahkan seluruh jaringannya di daerah melalui anggota-anggotanya apabila cawapres yang diajukan diterima oleh SBY sebagai pasangannya dalam pemilu nanti.

Memperhatikan beberapa hal diatas, saat ini sangat dibutuhkan: (1) merevitalisasi peran DPD sebagai wakil daerah dan BUKAN nasional (2) menutup DPD bagi kader partai politik (3) memberikan pelatihan peran dan fungsi bagi anggota DPD terpilih (4) membubarkan DPD apabila memang tidak bisa direvitalisasi, karena hanya menghambur-hamburkan pajak rakyat.

Ditulis oleh: Agung Wasono