Monday, December 14, 2009

Menyongsong Kepemimpinan Perempuan 2014


Dari 560 anggota parlemen yang terpilih dalam pada pemilu 2009, 101 diantaranya adalah perempuan. Memperhatikan data diatas (lihat tabel) ternyata derajat keterwakilan perempuan di Indonesia dari pemilu-ke pemilu sangat fluktuatif sehingga tidak ada jaminan bahwa pada pemilu 2014 kedepan angka keterwakilan perempuan akan meningkat lebih dari 18%.

Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi seluruh komponen bangsa ini (bukan hanya kelompok perempuan), karena sejatinya memperjuangkan keterwakilan perempuan dan kepemimpinan perempuan di level-level strategis dari tingkat nasional sampai tingkat desa menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda-tunda.

Berapa banyak musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa sampai kabupaten yang tidak diikuti oleh peserta perempuan yang kemudian dapat kita lihat hasil musrenbangnya sama sekali tidak memperlihatkan keperbihakan terhadap kaum perempuan dan anak, bahkan ada di sebuah Kabupaten anggaran untuk sepakbola melebihi anggaran untuk pelayanan kesehatan di puskesmas. Di level desa kita seringkali melihat bahwa adanya gapura desa yang megah lebih menjadi prioritas ketimbang memberikan asupan gizi bagi para Ibu hamil dan balita.

Sudah cukup perdebatan mengenai perlu atau tidaknya 30% keterwakilan perempuan, keterwakilan perempuan itu perlu dan sangat diperlukan titik. Saatnya energi yang ada dikerahkan untuk membangun dan mendorong komitmen politik dari segenap elemen bangsa ini.

Ironi di Negeri Mayoritas Perempuan
Angka kematian Ibu masih mengkhawatirkan, kematian bayi juga masih tinggi apalagi di Indonesia bagian timur, bagian Indonesia yang kaya akan hasil alam tersebut justru menjadi daerah-daerah termiskin di Indonesia inilah ironi pembangunan. Otonomi daerah yang sudah digaungkan hampir 10 tahun ternyata belum mampu memberikan perubahan nasib yang signifikan bagi daerah.

Sama ironinya ketika angka penduduk menunjukkan bahwa jumlah perempuan di Indonesia (51%) lebih banyak dari jumlah laki-laki (49%) tetapi kelompok ini masih menjadi kelompok yang terasingkan dari proses pembuatan kebijakan baik di tingkat nasional, lokal sampai di tingkat paling bawah di RT, RW dan kelurahan.

Tingkat representasi politik kaum perempuan di Indonesia saat ini belum terlalu menggembirakan, hasil pemilu 2009 menunjukkan bahwa jumlah representasi perempuan di DPR RI adalah 18% sedangkan di tingkat propinsi baru berkisar 5% dan di Kabupaten/Kota lebih naif lagi yakni hanya 2,5%. Perlu diingat bahwa hasil diatas sudah melalui perjuangan yang tiada kenal lelah untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen baik tekanan melalui DPR RI maupun eksekutif.

Partisipasi perempuan yang sangat kecil ini tentunya akan berakibat pada munculnya peraturan-peraturan yang “male sentris” dan seringkali tidak melihat kebutuhan dan sensitifitas kaum perempuan. Sebagai contoh di sebuah kabupaten di Jawa Barat muncul adanya Perda yang melarang perempuan untuk keluar malam karena diasumsikan sebagai “kupu-kupu malam” yang bisa setiap saat ditangkap satpol PP, atau di Aceh yang muncul perda yang melarang perempuan untuk memakai celana panjang, belum lagi kalau kita melihat regulasi nasional kita yang seringkali tidak memperlihatkan keperpihakannya kepada perempuan seperti Gaji buruh perempuan yang lebih kecil daripada laki-laki, tidak adanya cuti hamil dan menyusui yang mencukupi bagi buruh dan karyawan perempuan, belum adanya perlindungan bagi para tenaga kerja wanita (TKW) yang kerap kali menjadi ajang siksaan di negara lain, masih maraknya penjualan perempuan dan anak (traficking) untuk dunia hiburan dan esek-esek, kurangnya tenaga terdidik untuk membantu proses melahirkan, dan masih banyak lagi.

Kebijakan Anggaran
Melihat trend yang ada dalam APBN dan APBD, kita kembali disuguhkan angka-angka yang membuat kita sebagai warga negara tidak habis pikir, bagaimana mungkin basic rights atau hak-hak dasar yang seharusnya dipenuhi oleh negara justru diabaikan dibandingkan dengan program-program lainnya. sebut saja kebijakan anggaran untuk pengentasan kemiskinan dari 10,2% pada tahun 2005 turun menjadi 6,4% pada tahun 2009 padahal jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data Susenas 2008 adalah 34,96 Juta jiwa atau 15,46%.

Sedangkan pada sisi lain, efektifitas dari penggunaan anggaran juga patut dipertanyakan, 70 triliyun yang dikucurkan pada tahun 2008 hanya mampu menurunkan angka kemiskinan kurang dari 1%.

Dalam penanganan gizi buruk, pemerintah juga terkesan setengah hati. Setidaknya dapat dilihat dari alokasi anggaran yang hanya berkisar 2-2,5% dari APBN dalam 5 tahun berturut-turut. Tahun 2009 ini tercatat 33 juta balita menderita gizi buruk, namun alokasi anggaran hanya 600 Miliar, kalau dipukul rata hal ini berarti setiap penderita hanya mendapatkan alokasi anggaran 18 ribu per kasus per tahun. Bahkan dana untuk posyandu dan puskesmas untuk tahun 2010 seperti tercermin dalam RAPBN 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kalau melihat angka kematian bayi, saat ini Indonesia menduduki rangking satu di asia (hebat bukan..??), menurut data ASEAN angka kematian bayi yakni 35 per 1000 kelahiran hidup atau 5x lipat dari angka kematian bayi di Malaysia. Kasus kematian bayi ini banyak terjadi di keluarga miskin dan sebagian besar disebabkan oleh akses, biaya, pengetahuan dan perilaku. Perlu diingat bahwa kasus-kasus diatas sangat berwajah perempuan dan seringkali hanya dimengerti oleh perempuan.

Membangun Komitmen Politik
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Kemitraan terhadap calon legislatif perempuan di 5 Propinsi di Indonesia (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, Bali dan Sulawesi Utara) menunjukkan bahwa saat ini Komitmen politik dari partai politik terhadap keterwakilan perempuan masih sangat minim, yang terjadi baru sampai pada tahap memenuhi quota untuk pencalonan perempuan namun dilihat dari trend nomor urut yang diberikan (pada saat pencalonan di pemilu 2009 masih menggunakan nomor urut), lebih dari separo (56%) dari caleg perempuan mendapat nomor urut yang tidak strategis, sedangkan dalam penentuan dapil ada 36% caleg perempuan yang dapilnya ditentukan partai tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan caleg ybs, padahal dapil menjadi instrumen yang sangat menentukan tingkat elektabilitas seorang caleg.

Dalam tahapan pemilu, partai politik ternyata tidak memberikan bantuan yang cukup kepada caleg perempuan di pemilu 2009, keterlibatan perempuan dalam pencalegan tidak lebih dianggap sebagai syarat konstitusi saja. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari minimnya dukungan dalam kampanye, dukungan partai hanya berupa penyediaan beberapa saksi, dan atribut partai. Sedangkan untuk kebutuhan lain caleg perempuan dibiarkan berjalan sendiri tanpa bantuan yang memadahi padahal kemampuan financial caleg perempuan jauh dibawah caleg laki-laki.

Untuk itu selain diperlukan regulasi yang mendukung keterwakilan perempuan minimal 30% baik di tingkat nasional maupun lokal (propinsi, kabupaten/kota), diperlukan reformasi partai politik agar lebih mampu mendorong partisipasi dan keterwakilan perempuan baik di tingkat kepengurusan maupun pencalegan.

Komitmen politik harus dimulai lahir dari partai politik sebagai rahim dari para pembuat kebijakan politik di DPR RI maupun DPRD. Untuk itu, salah satu hal yang mendesak untuk dilakukan adalah mendorong revisi UU Partai politik untuk mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam kepengurusan partai politik terutama di pengurus harian di semua tingkatan dari tingkat nasional (DPP) sampai kelurahan (PAC), karena basis massa partai politik justru berada pada level terendah yakni desa. Sekaligus mendorong rekrutmen keanggotaan minimal 30% dalam keangotaan sebuah partai politik. Hal ini pernah diperjuangkan pada UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, namun masih mengalami beberapa kendala terutaama yakni komitmen politik dari para pembuat kebijakan. Reformasi sistem kepemiluan juga menjadi agenda penting sehingga sistem pemilu kedepan memberikan affirmative action demi terwujudnya minimal 30% keterwakilan perempuan.

Selain itu, rekrutmen jabatan politik, baik dalam jabatan eksekutif, yudikatif maupun legislatif, harus melibatkan minimal 30% perempuan dalam daftar kandidat. Sehingga peluang posisi-posisi strategis diisi oleh perempuan menjadi semakin lebar.

Persiapan menuju 2014
Berdasarkan survey Kemitraan, caleg perempuan tidak memiliki waktu yang signifikan untuk berkampanye menuju pemilu 2009, rata-rata baru memulai aktifitas politik untuk mengkampanyekan diri setelah ybs terdaftar dalam daftar calon tetap (DCT). Pola ini tentunya tidak bisa dibiarkan berulang dalam setiap pemilu, karena tanpa persiapan yang matang dan berkesinambungan sulit bagi seorang caleg untuk mampu meraih suara signifikan dalam pemilu.
Investasi politik tidak bisa diciptakan secara instan dalam beberapa bulan, setidaknya butuh waktu lebih dari 3 tahun untuk memperkenalkan diri dan secara nyata dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Aktifitas ekonomi, sosial dan keagamaan yang biasa kita lakukan ditengah-tengah masyarakat, mampu menjadi investasi politik apabila dimanage dengan baik. Oleh sebab itu, investasi politik para bakal caleg perempuan untuk pemilu 2014 seharusnya dimulai dari SEKARANG..!! bukan 2013.

Selain persiapan menuju 2014, agenda merebut posisi-posisi strategis di level Kepala Desa, Badan Pemusyawaran Desa (BPD), private sector, universitas, lembaga masyarakat sipil (CSO/LSM), kepemimpinan partai politik di semua tingkatan, jabatan-jabatan di eksekutif, dan di DPR RI maupun DPRD juga harus menjadi agenda penting karena penyusunan kebijakan tidak hanya terjadi di level nasional tapi juga sampai ditingkat desa, pun private sector, universitas, dan CSO juga mempunyai andil yang cukup besar dalam setiap penyusunan kebijakan baik kapasitasnya sebagai konsultan (universitas) maupun sebagai public presure group (CSO).

Kita Pasti Bisa..!!

Penulis: Agung Wasono, Project Officer of the Partnership for Governance Reform in Indonesia