Thursday, March 25, 2010

Aspirasi untuk Nahdlatul Ulama


Sebelumnya saya ingin semacam membuat maklumat bahwa saya ini bukanlah seseorang yang dibesarkan dalam keluarga maupun masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Secara kultur, orang tua saya adalah pengurus persyarikatan Muhammadiyah dan kakek saya adalah pengurus Partai Masyumi pada jamannya. Ketertarikan saya pada NU dimulai ketika saya mahasiswa dan menjadi anggota PMII di Jogjakarta, pergulatan saya dengan NU-pun tidak pernah secara langsung sebagai pengurus atau anggota kecuali melalui diskusi dengan sahabat-sahabat muda NU, para dosen NU, buku-buku tentang ke-NU-an, dan tentu media massa. Jadi anggap saja tulisan ini semacam refleksi orang dalam melihat NU dari luar pagar.

Pekan ini, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini kembali menggelar muktamar untuk memilih pemimpinnya, sehingga momentum ini tidak boleh disia-siakan tanpa kita menatap kembali untuk apa NU didirikan dan sejauh mana hasil yang sudah dicapainya kini. NU yang sudah berusia 84 tahun tentu memiliki sejarah panjang dan keberhasilan yang besar dalam membangun dan membentuk Indonesia sekaligus membentuk wajah Islam yang tepo seliro, walaupun tetap harus diakui bahwa masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh NU terutama dalam perannya dalam kehidupan beragama, sosial-budaya, pendidikan, ekonomi dan politik.

Saya teringat ketika Lajnah Bahtsul Masail PCNU Jepara dan Jateng pada akhir tahun 2007 mengeluarkan fatwa bahwa pembangunan PLTN di Jepara adalah haram dikarenakan bukti bahwa energi yang dihasilkan hanya 2-4 persen, sementara limbah radioaktifnya sangat berbahaya sehingga madharatnya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Sontak fatwa ini kembali membuat kita sadar bahwa peran NU tidak hanya mengurusi masalah-masalah yang langsung bersinggungan dengan doktrin agama seperti solat, puasa, tahlilan, ziarah kubur, dsb. Ada peran besar yang perlu difungsikan agar NU tidak hanya bermanfaat bagi warga NU atau orang Islam saja tapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga tanpa memandang golongan atau agamanya atau bahkan oleh seorang atheis sekalipun.

Bahstul masail atau forum lain di NU sebagai kumpulan para intelektual NU kedepan harus mampu menelaah dan menjawab problem kebangsaan terkini seperti kasus pidana perbankan, sistem perpajakan yang adil, reformasi sistem kepemiluan, perlindungan para buruh migrant, sampai pada konsep desentralisasi seperti apa yang ideal di Indonesia. Walaupun NU bukan sebagai lembaga yang memutuskan beberapa hal diatas, tapi sumbang-saran dan pemikiran NU dengan SDM yang mumpuni seharusnya hadir ditengah-tengah problem yang dihadapi bangsa ini.

Saya coba menghitung betapa aset NU yang bisa digerakkan itu sangat besar dan “menakutkan”, coba hitung berapa jumlah jamaah yang ada di tiap pesantren, madrasah, masjid, sampai langgar di kampung-kampung yang jumlahnya mencapai puluhan juta itu dan doktrin seperti apa yang bisa dibuat oleh NU melalui tempat-tempat itu sampai saat ini sungguh sangat dahsyat. Sebut saja doktrin solat subuh dengan doa qunut (yang tidak ada di doktrin Muhammadiyah) yang dilaksanakan dengan patuh oleh seluruh warga NU di semua tingkatan.

Sayangnya NU sendiri – menurut saya – belum mampu memaksimalkan potensi dalam dirinya, padahal seharusnya potensi itu mampu menggerakkan sesuatu yang lebih dahsyat misal gerakan penghijauan, gerakan pemberantasan illegal loging, anti-korupsi, pengawasan eksekutif dan parlemen, sampai pada pendidikan politik dan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, masjid dan/atau langgar tadi. Saya hampir tidak/belum mendengar bagaimana sikap NU atas kasus kriminalisasi KPK, kasus Ujian Nasional, Bailout Bank Century , mobil baru menteri, pesawat kepresidenan, penggusuran, dsb yang sebenarnya sangat pantas untuk disikapi.

Sebenarnya peran-peran tersebut tidak perlu dilakukan kalau negara ini sudah mapan dalam kehidupan berdemokrasi atau para penyelenggara negaranya tidak hanya mampu membedakan mana uang haram dan halal tapi juga hanya mau menerima yang halal. Tapi kondisi ini belum tercipta, sehingga NU selain berkutat dengan masalah keagamaan juga masih perlu melakukan dan mengambil alih peran pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab DPR/D maupun peran pendidikan politik yang sebenarnya menjadi tanggungjawab partai politik, dan peran melindungi dan mengayomi masyarakat yang sebenarnya menjadi tanggungjawab polisi.

Karena sifatnya yang plural, universal, dan milik semua itulah seharusnya pemimpin NU kedepan juga mampu merepresentasikan sifat-sifat NU yang demikian tadi, setidaknya pemimpin NU kedepan itu janganlah hanya milik salah satu partai atau golongan tertentu, saya takut NU disalahgunakan untuk tujuan politik jangka pendek. Sosok yang dipilih juga seharusnya sosok yang berwawasan kedepan dan mampu memberi solusi atas problem yang ada baik didalam maupun diluar NU tidak peduli apakah dia keturunan darah kyai atau tidak yang lebih penting adalah dia mampu mewarisi sikap dan sifat kyai dan ulama sebagai pewaris para nabi.

Wallohul Muwafiq ila aqwamith Thariq

Penulis: Agung Wasono