Thursday, January 20, 2011

Kredit Bidang Pertanian di Aceh Kurang Dari 3%



Gambar: Mantan Sekretaris Presiden RI dan Sekjen Komunitas Indonesia untuk Demokrasi /KID Ratih Hardjono (dua kanan), Sosioloq dan Cendikiawan Muslim Aceh Prof.Dr.Yusni Saby (kanan) dan pakar ekonomi Aceh Dr.Nazamuddin (kiri) mendengarkan paparan peserta dalam seminar refleksi kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik pasca 5 tahun perdamaian dan tantangan demokrasi Aceh kedepan di Lhokseumawe, Propinsi Aceh, Rabu (29/12). Kegiatan tersebut merupakan salah satu program Sekolah Demokrasi di Lhokseumawe Aceh Utara yang diselenggarakan oleh LSM Sepakat dan KID atas dukungan Partnership for Governance Reform (Kemitraan).

Dalam acara seminar Launching Sekolah Demokrasi bertemakan "Refleksi kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik pasca 5 tahun perdamaian dan tantangan demokrasi di Aceh" yang diselenggarakan oleh LSM Sepakat di Lhokseumawe, Aceh Utara dan disupport oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) dan Partnership for Governance Reform (Kemitraan) di Hotel Lido Lhokseumawe, DR. Nazamuddin Pakar Ekonomi Aceh menyebutkan bahwa salah satu problem pembangunan ekonomi di Aceh adalah kucuran dan serapan kredit untuk bidang pertanian yang sangat minim.

"Kredit di bidang pertanian kurang dari 3%, padahal bidang ini menyumbang lebih dari 46% PDRB di Aceh" ungkapnya. Nazamuddin menambahkan bahwa kredit konsumsi yang lebih banyak dari kredit yang produktif / investasi juga menjadi problem ekonomi di Aceh.

Ketergantungan Aceh kepada Medan untuk pengolahan hasil pertanian juga menjadi persoalan yang sudah bertahun-tahun dihadapi Aceh. Saat ini Aceh surplus beras, namun Aceh masih tetap membeli beras jadi dari Medan karena Aceh tidak mempunyai fasilitas produksi yang memadai.

Sekolah Demokrasi yang didirikan di Aceh Utara ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi problem-problem demokrasi yang dihadapi Aceh dengan kurikulum-kurikulum yang dikembangkan. Agung Wasono dari Kemitraan menjelaskan bahwa Sekolah Demokrasi di Aceh Utara ini adalah yang ke 7 setelah sebelumnya didirikan di Jawa Timur, NTT, Sulsel, Banten, Sumsel, dan Kalbar. Setelah di Aceh Utara kita akan launching Sekolah Demokrasi di Timika Papua bulan Januari 2011.

Agung menambahkan bahwa Sekolah Demokrasi tidak hanya membahas persoalan demokrasi prosedural namun lebih fokus pada upaya membangun demokrasi yang lebih substantif, sehingga kurikulum yang dikembangkan juga mengarah ke hal tersebut. Beberapa kurikulum yang diajarkan antara lain: sistem politik pemerintahan, gerakan sosial, demokrasi dan bisnis, legislasi daerah, kebijakan publik, HAM dan demokrasi, akuntabilitas sosial, literasi ekonomi, dan peran negara.