Sunday, October 9, 2011

Bedah Buku ”Memberantas Kemiskinan dari Parlemen" di DPRD DIY

Bertempat di Gedung DPRD Yogyakarta, 30 Juli 2011, Konsorsium Kepemimpinan Perempuan dan MDGs bekerjasama dengan Persatuan Perempuan Merah Putih Kabupaten Bantul menggelarbedah buku “Memberantas Kemiskinan dari Parlemen.” Buku terbitan Kemitraan berisi lesson learned dan problem yang dihadapi oleh daerah-daerah dalam implementasi program MDGs disertai dengan contoh pembuatan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengawasan terhadap program yang dijalankan pemerintah.

Ada tiga pembicara yang hadir dalam bedah buku ini yaitu Agung Wasono (penyunting buku), Latifah Iskandar (Anggota DPR RI Periode 2004-2009) dan Yoeke Indra Agung Laksana (DPRD DIY). Sedangkan moderator adalah Dyna Herlina S (Dosen/Peneliti Pusat Studi Wanita UNY). Dalam paparannya, Ibu Latifah DIY masih merupakan wilayah yang miskin meskipun akses pendidikan dan kesehatannya sudah baik.

Paradoks ini merupakan agenda yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak. Melalui kesepakatan MDGs sebenarnya seluruh aktor utama yaitu pemerintah, organisasi non pemerintah, akademisi, pemuda, komunitas global, seluruh lapisan masyarakat harus bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama 2015.


Penyunting buku, Agung Wasono menyampaikan beberapa fakta mencengangkan seperti jumlah penduduk Indonesia yang terus melambung. Jumlah penduduk saat ini (2011) adalah jumlah yang sebenarnya diperkirakan akan tercapai pada 2015. Dapat dibayangkan dampak dari fenomena tersebut. Fakta lain, pemerintah Indonesia telah menyepakati pencapaian MDGs namun hingga saat ini linkage program antara pemerintah pusat dan daerah belum optimal.

Dalam sesi tanya jawab, Pak Yoeke mendapatkan banyak pertanyaan dari peserta bedah buku. Pertanyaan menyangkut kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan. Menanggapi hal ini, Pak Yoeke menyebutkan bahwa beberapa indikator untuk menunjuk angka kemiskinan memang jadi sangat memberatkan DIY. “Salah satu contohnya adalah, kemajuan sebuah daerah ditentukan oleh belanja modal. Padahal kondisi infrastruktur di DIY sudah baik, jadi pemerintah jarang melakukan belanja modal besar-besaran, akibatnya kita (DIY) dikategorikan tidak maju.” Namun itu bukan menjadi alasan bagi DPRD untuk melakukan advokasi anggaran yang berpihak pada pemberantasan kemiskinan.

Oleh karena itu partai politik diharapkan lebih proaktif melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Agar masyarakat menilai dampak keberhasilan kinerja pemerintah yang berjangka panjang bukan terjebak pada janji-janji instan saja.

Sumber: http://perempuanpolitik.com/