Thursday, May 16, 2013

Indonesia Governance Index: Tata Kelola Provinsi Jateng Alami Kemajuan

Permasalahan tata kelola kebijakan publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami kemajuan. Ditandai dengan hasil pemeringkatan yang dituangkan dalam indeks tata kelola pemerintahan Indonesia atau Indonesia Governance Index (IGI). 

Peneliti Jateng Partnership for Governance Reform (PGR), Lukman Hakim menuturkan, secara umum perkembangan provinsi Jateng mengalami kemajuan bila dilihat dari aspek ekonomi maupun non ekonomi. Termasuk mengenai masalah tata kelola kebijakan publik. 

"Bahkan berdasar penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Jateng mendapatkan penghargaan tertinggi dalam pelayanan publik pada 2012 lalu," katanya saat Seminar Hasil Indeks Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Indonesia Governance Index (IGI) di Hotel Novotel Semarang, Rabu (15/5). 

Pada IGI 2012, nilai indeks provinsi Jateng sebesar 5,85 dimana masih di atas rata-rata nasional dengan nilai sebesar 5,67. Apabila dibandingkan dengan Partnership Governance Indeks (PGI) 2008 lalu terjadi peningkatan dengan menduduki peringkat 22. 

Menurut Lukman, pada hasil IGI 2012 untuk Jateng terlihat bahwa ternyata arena pemerintah yang mempunyai nilai di bawah rata-rata nasional. Dengan kata lain, arena pemerintah memberikan kontribusi negatif terhadap indeks secara keseluruhan. "Nilai indeks pemerintahan yang rendah itu disebabkan masih kecilnya anggaran Pemprov untuk kesehatan, kemiskinan dan pendidikan. Hendaknya Pemprov meningkatkan anggaran untuk ketiga bidang itu," imbuhnya.  

Sementara itu salah satu pembicara, Redaktur Senior Suara Merdeka, A Zaini Bisri berpendapat, Pemprov sebaiknya membuka akses lebih luas bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan proses kebijakan publik. Sehingga, kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih transparan dan meminimalkan praktek-praktek kolusi. Perwakilan Partnership Jakarta, Agung Wasono menambahkan, selama ini Partnership melakukan pemeringkatan tata kelola pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia. Dalam rangka menyusun IGI, Partnership menerjunkan para penelitinya di 33 provinsi di seluruh Indonesia. 

Pengukuran dilakukan terhadap empat sektor. Yaitu, pemerintah, birokrasi, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Ke empat sektor tersebut dinilai berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Seperti, partisipasi, akuntabilitas, keadilan, transparansi, efisiensi dan efektifitas. Melalui metodologi yang ketat, imbuhnya, hasil penilaian dituangkan dalam suatu indeks yang memungkinkan perbandingan antar provinsi. 

Agung mengatakan, pemerintah pusat sejauh ini belum membuat kriteria penilaian kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga belum ada ukuran yang baku untuk melihat sejauh mana kualitas implementasi good governance di daerah. Untuk itu, sejak 2008 Partnership melakukan serangkaian analisis data publik dan persepsi di 33 Provinsi guna melihat sejauh mana kualitas sekaligus mengetahui disparitas implementasi good governance di satu daerah dengan daerah lain. Proses dan hasil dari kegiatan tersebut disajikan dalam sebuah indeks bernama IGI (Indonesia Governance Indeks), sebelumnya bernama PGI (Partnership Governance Indeks). 

“Dalam konsep demokrasi modern, kualitas governance tidak hanya ditentukan oleh kinerja arena pemerintah (lembaga eksekutif dan legislatif) saja, melainkan juga interaksi antar arena tata kelola pemerintahan yang terdiri dari pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan ekonomi (swasta)” tambah Agung. 

Sementara pada level internasional, metode PGI 2008 ini juga diadopsi oleh Users Guide to Measuring Local Governance (UNDP) sebagai materi dalam panduan pengukuran tata kelola pemerintahan. "Jadi metode pemeringkatan yang kami buat sudah mendapat pengakuan secara internasional," katanya. 

Menanggapi peringkat ini, Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Rustriningsih ditemuai wartawan seusai acara mengakui memang masih perlu ada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. ”Tapi indeks tata kelola pemerintahan Jateng meningkatkan dibandingkan 2008 yang berada diperingkat 22,” ujar dia. 

Sumber: Suara Merdeka dan Harian Jogja