Tuesday, December 24, 2013

Anggota DPR Mewakili Siapa?


Membaca hasil penelitian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bahwa mayoritas masyarakat tidak mengenal wakilnya di DPR atau 81,1 persen responden mengaku tidak mengenal anggota DPR dari daerah pemilihannya masing-masing (Kompas.com, 1/12/13), membuat saya tergerak untuk menuliskan artikel ini. Harapannya artikel ini dibaca oleh anggota DPR, DPRD, maupun caleg yang saat ini sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi terhormat sebagai Wakil Rakyat.

Sekitar akhir tahun 2012 lalu, saya terhenyak ketika mendengar salah satu anggota DPR berbicara secara personal ke saya bahwa dia tidak pernah tertarik untuk bertemu dengan konstituennya di daerah pemilihan, bahkan anggota DPR itu berkata tidak ada manfaatnya ketemu konstituen, tidak ada manfaatnya berdiskusi dengan mereka, kalaupun bertemu konstituen lebih baik komunikasi satu arah, karena mereka itu bodoh, tahunya hanya minta uang. Obrolan saya dengan anggota DPR tersebut terjadi di gedung DPR di Senayan, kebetulan saya atas nama lembaga dimana saya bekerja sedang melakukan pendekatan ke beberapa anggota DPR untuk membantu mereka merencanakan reses yang efektif. Obrolan itu sampai sekarang masing jelas terngiang-ngiang di kepala. Saya khawatir, kalau ternyata banyak anggota DPR yang punya pola pikir seperti ini, lantas atas nama siapa sebenarnya dia duduk sebagai wakil rakyat?

Kerangka Representasi Rakyat

Representasi menjadi isu terpenting dari banyak perdebatan pembentukan lembaga perwakilan di Indonesia. Perdebatan inilah yang kemudian menghasilkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga baru yang mempunyai fungsi mewakili daerah pada level propinsi karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak mampu lagi menjadi wakil dari masyarakat akan tetapi tidak lebih sebagai perpanjangan tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik mereka masing-masing. Kehadiran DPD sebenarnya menjadi kritik bagi DPR, meskipun demikian, karena peran dan fungsi DPD yang terbatas, maka DPR masih menjadi satu-satunya lembaga perwakilan yang bisa berbuat banyak untuk melakukan perubahan.

DPR adalah lembaga negara yang secara mentereng berhak menggunakan nama “Perwakilan Rakyat”. Tapi apakah benar setiap anggota yang duduk sebagai wakil rakyat itu benar-benar mampu menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat dalam menyusun undang-undang, anggaran, maupun dalam melakukan pengawasan?

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat pada pasal 69 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada ayat (1) adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tiga fungsi inilah yang selalu diingat oleh seluruh anggota DPR, namun sepertinya mereka lupa bahwa ayat (1) tersebut tidak berdiri sendiri, ada ayat (2) yang berbunyi “Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat”. Kata “representasi” sendiri  berasal dari bahasa inggris “represent” yang berarti: mewakili.

Reses Anggota DPR

Salah satu tugas anggota DPR adalah menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Tugas ini dilaksanakan dengan kegiatan reses yang dilakukan yang secara rutin 4 kali dalam satu tahun dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit setiap resesnya. Jumlah uang reses berkisar 150 Juta rupiah untuk setiap kali reses belum termasuk uang transport sebagaimana dikonfirmasi Saan Mustofa (Fraksi Partai Demokrat) kepada saya beberapa waktu lalu. Namun faktanya lebih banyak anggota DPR yang hanya mengantongi uang tersebut untuk keperluan pribadinya masing-masing dan lebih sedikit lagi anggota DPR yang berani mempertanggungjawabkan uang reses kepada publik. Bahkan banyak anggota DPR menggunaakan uang reses untuk membeli mobil sebagaimana testimoni Ramadhan Pohan salah seorang anggota DPR RI pada bulan Juli 2013 yang lalu.

Hubungan DPR dengan Konstituen

Tumpukan proposal permohonan bantuan dana ini adalah pemandangan lumrah yang terlihat di setiap ruangan anggota DPR di Senayan. Anggota DPR juga seringkali dimintai dana oleh kelompok masyarakat di dapilnya mulai dari permintaan kostum dan sepatu olahraga sampai permintaan untuk pengerasan jalan kampung. Alasan warga cukup sederhana: mereka sedang menagih janji anggota DPR ketika dulu berkampanye. Hal ini menyebabkan banyak anggota DPR takut untuk bertemu dengan konstituen, sehingga mereka memilik untuk tetap berada di Jakarta ketika masa reses.

Fakta ini menjelaskan kenapa tingkat keterpilihan kembali (re-election) anggota DPR incumbent pada pemilu 2009 hanya 36% saja. Artinya mayoritas anggota DPR yang maju kembali pada pemilu 2009 yang lalu ternyata tidak dikehendaki oleh konstituennya untuk duduk lagi sebagai wakil mereka. Bandingkan dengan angka keterpilihan kembali di negara-negara demokrasi maju yang mencapai rata-rata 85%, sedangkan di Amerika Serikat angka keterpilihan kembali senatornya mencapai 90% (www.opensecrets.org). Hal ini sangat mungkin terjadi karena senator di Amerika Serikat dikenal sangat dekat dengan konstituen di districtnya masing-masing.

Oleh karena itu, pendidikan politik untuk calon anggota legislative dan masyarakat agar benar-benar memahami peran dan fungsi DPR sangat penting untuk dilakukan. Karena tanpa kesamaan pemahaman antara anggota DPR dengan konstituennya, maka akan terus terjadi salah paham. Masyarakat akan mengira bahwa setiap anggota DPR bisa dimintai proposal permohonan dana yang uangnya bisa berasal dari APBN atau kantong pribadi dan masyarakat mengira itu menjadi salah satu tanggungjawab dan fungsi DPR, sementara anggota DPR juga akan salah paham kepada konstituennya, mereka tidak mau turun ke dapil ketika masa reses karena takut dijadikan mesin ATM.


Menyambungkan Tali Representasi

Partisipasi publik secara lebih luas dan massif hanya bisa diciptakan dengan memaksimalkan masa reses dengan turun berdiskusi dan menyerap aspirasi masyarakat pada lapisan paling bawah (grass root), berikutnya transparansi pelaksanaan fungsi anggota DPR dapat dilakukan dengan website dan media sosial (facebook dan twitter misalnya). Namun sayang, dari survey yang dirilis Uvolution Indonesia, dari 560 anggota DPR saat ini, 71,7% memiliki akun facebook namun 28% diantaranya dikelola orang lain, dan hanya 25,6% yang mempunyai akun twitter. Itupun, hanya sedikit dari yang memiliki akun facebook dan twitter tersebut yang secara maksimal memanfaatkan media social sebagai alat berkomunikasi dan menampung aspirasi dari konstituen dan masyarakat umum.

Pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat hanya bisa dievaluasi setiap 5 tahun melalui Pemilu, oleh karena itu masyarakat sebagai pemilih harus cermat dan berhati-hati. Janganlah memilih kembali anggota DPR yang selama ini mengabaikan konstituennya di daerah pemilihan. Pilihlah anggota DPR yang tidak hanya sering tampil di TV atau Koran, tetapi yang benar-benar turun ke konstituen dan menyuarakan aspirasi mereka.

* Penulis (Agung Wasono) adalah Program Manager di Partnership for Governance Reform (Kemitraan), Jakarta | Tulisan ini pernah dimuat di www.rumahpemilu.org edisi Desember 2013