Monday, March 31, 2014

Menerawang Indonesia Pasca MDGs

Artikel ini adalah artikel tanya jawab dalam Laporan Khusus (Lapsus) Majalah Edents bulan No. 20/XXXVIII/2014 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Edisi Menerawang Indonesia Pasca MDGs” yang kebetulan saya menjadi narasumbernya. Berikut kutipan tanya jawab tersebut;

Agung Wasono adalah Program Manager di Partnership for Governance Reform (Kemitraan), sebuah lembaga non-profit yang mendedikasikan usahanya untuk reformasi pemerintahan di Indonesia. Agung juga lama berkiprah mendorong percepatan pencapaian MDGs di Indonesia. Gelar Master of Economics didapatnya dari Universitas Indonesia. Agung lahir di Magelang dan sekarang tinggal di Jakarta.

Karena aktivitasnya dalam agenda-agenda MDGs, tahun lalu Agung menjadi salah satu perwakilan Civil Society Organisation (CSO) Indonesia untuk High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP) Meeting untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015 di Monrovia. Agung juga menjadi kontak person untuk Asia dan Global pada pertemuan CSO berikutnya yang diselenggaraan di Bali.

Saat ini bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015, Agung aktif melakukan advokasi baik ditingkat nasional maupun global. Agung bisa dihubungi melalui www.agungwasono.com atau di twitter @agungwasono

----------------
Q: Apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan di Indonesia sehingga Indonesia terlibat bersama 189 negara lainnya dalam Millenium Development Goals (MDGs)?

A: Millennium Development Goals (MDGs) dicanangkan pada tahun 2000 oleh PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 55/2. Indonesia pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani Millennium Declaration sebagai cikal bakal MDGs. MDGs mencakup 8 tujuan yakni Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrim, Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua, Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Menurunkan Angka Kematian Ibu, Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit menular lainnya, Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan Kemitraan global untuk pembangunan. Didalam 8 tujuan tersebut terdapat 21 target. Pada prinsipnya setiap target MDGs disepakati di tingkat global namun masih bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhkan pembangunan yang melekat di setiap tujuan.

Q: Apakah MDGs di Indonesia dapat dikatakan sukses? Mengapa demikian?

A: Untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita kembali harus melihat progress dari 8 tujuan dan 21 target atau sasaran didalam MDGs. Misalnya untuk Goal 1 mengenai kemiskinan, kita masih gagal mencapai target. Tahun 2012 lalu angka kemiskinan kita 11,6% padahal target kita sekitar 8%. Perlu diiingat juga bahwa garis kemiskinan yang dipatok pemerintah begitu minim kurang dari 1,5 USD PPP (Purchasing Power Pharity), padahal 1,5 USD PPP itu hanya sekitar Rp. 8.000,- saja. Kalau kita naikkan garis kemiskinan ini menjadi sekitar Rp. 10.000,- saja, maka angka kemiskinan kita bisa naik menjadi lebih dari 30%.

Untuk angka kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup saat ini malah naik mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup padahal tahun 2007 angkanya berkisar . Kita juga gagal untuk mencapai target ini. Sementara untuk angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, kita juga masih gagal karena saat ini masih 34 kasus per 1000 kelahiran hidup.angka ini stagnan dari tahun 2009 yang lalu. Keterwakilan perempuan juga masih jaug dari harapan, Angka perempuan di parlemen masih 18% jauh dari harapan 30%, sementara di parlemen di tingkat propinsi dan kabupaten/kota angkanya jauh lebih kecil. HIV/AIDS juga tidak menunjukkan angka penurunan trendnya malah selalu naik. Indonesia bahkan sudah masuk 10 besar negara dengan pengidap HIV/AIDS terbanyak. Mungkin hanya target dibidang pendidikan dasar yang bisa dibilang tercapai, meskipun kalau dilihat kualitas dan ketimpangan antar wilayah masih menjadi problem besar. Jadi secara umum, kita bisa sebut bahwa MDGs kita GAGAL.

Q: Selama 2000 hingga 2015 mendatang, program-program yang dirancang untuk mencapai indikator-indikator MDGs didanai dari apa, bantuan utang atau bantuan pembangunan? Jika didanai dari bantuan utang, otomatis ada beban pembayaran utang yang harus ditanggung pemerintah, bukankah hal tersebut dapat menghambat pembangunan? Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hal tersebut?

A: Komitmen didalam MDGs salah satunya adalah negara maju wajib membantu negara-negara miskin dan berkembang untuk mencapai target MDGs. Namun komitmen negara maju tidak terdengar lagi sejak Konsensus Monterey di Mexico pada 2002 dan Konferensi Tingkat Tinggi Negara G-8 di Glenagles, Skotlandia, pada 2005. Laporan PBB menyatakan bahwa bantuan pembangunan dari negara-negara maju hanya mencapai 0,31 persen dari PNB (Produk Nasional Bruto). Jauh dari angka target 0,7 persen sebagaimana disepakati bersama.  Perlu diingat juga bahwa MDGs sebenarnya menjadi makanan kita sehari-hari bahkan jauh sebelum MDGs dicanangkan tahun 2000.

Isu kemiskinan, kelaparan, pengangguran, pendidikan, kesehatan,lingkungan, kesetaraan gender, dsb adalah tanggungjawab pembangunan sebuah negara baik ada atau tidaknya MDGs. Jadi program pencapaian MDGs seharusnya tetap terintegrasi dalam RPJMD dan dibiayai juga melalui APBN/D. Program BOS, Jampersal, Jamkesmas, adalah contoh program pemerintah yang dibiayai APBN/D dan berkontribusi pada percepatan pencapaian MDGs. Seharusnya pembiayaan alternatif berupa Corporate Social Responsibility (CSR) juga bisa digalakkan kembali oleh pemerintah. Apalagi sekarang CSR menjadi kewajiban dan diatur dalam Undang-Undang.

Q: Setelah MDGs berakhir, apa yang seharusnya menjadi fokus pemerintah Indonesia untuk menjadi agenda pembangunan pasca-2015, mengingat 2015 ASEAN Community juga mulai diberlakukan?

A: MDGs sebagai dokumen kesepakatan global memang akan berakhir tahun 2015, namun upaya meneruskan pencapaian MDGs tidak boleh berhenti begitu saja. Ada atau tidak ada Agenda Pembangunan Pasca-2015, Indonesia harus tetap bekerja keras meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia didalamnya. Untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015 ini yang paling perlu dilakukan adalah melanjutkan semua agenda MDGs dan juga menambahkan hal-hal krusial yang baru seperti Good governance, Inisiatif anti korupsi, Isu perlindungan terhadap pekerja migrant, dsb. Untuk ASEAN Community sendiri dari 3 pilar (Ekonomi, Keamanan, Sosial Budaya) yang sudah siap hanyalah Ekonomi, untuk pilar keamanan dan sosial budaya masih perlu kerja keras. Perlu diingat bahwa ASEAN Community harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Indonesia, jangan justru merugikan.

Q: Apakah masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam perumusan rancangan pembangunan pasca-2015? Mengapa?

A: Agenda pembangunan baik nasional maupun global dimanapun tidak bisa kalau hanya melibatkan pemerintah saja. Karena pada implementasi pasti akan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik masyarakat sipil, pemuda, perempuan, dan juga masyarakat bisnis. Sehingga pelibatan komponen masyarat tersebut menjadi sangat penting tidak hanya pada implementasi tetapi juga pada tahap perencanaannya.

PERAN GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Q: Apakah definisi dan bagaimana konsep good governance? Governance yang dimaksud apakah pemerintah, swasta, atau keduanya?

A: Secara mudah, good governance bisa dimaknai sebagai pengelolaan yang baik terhadap resources untuk kepentingan publik. Konsep good governance dewasa ini sudah tidak lagi terbatas pada pemerintah saja tetapi juga berlaku untuk masyarakat sipil (CSO/LSM) dan juga bagi masyarakat ekonomi (bisnis/perusahaan) yang lebih sering disebut Good Corporate Governance. Ada setidaknya 6 prinsip good governance yang harus dipakai untuk menciptakan good governance yakni Partisipasi, Keadilan, Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi, dan Efektivitas.


Q: Apa saja indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pemerintah?

A: Untuk mengukur kinerja sektor publik, setidaknya harus dilihat dari 6 indikator yakni; Input (seperti jumlah angaran, pegawai, waktu), Proses (seperti ketaatan terhadap prosedur), Output (seperti jumlah produk yang dihasilkan, ketepatan produk), Outcome (seperti kualitas produk), Manfaat (seperti tingkat kepuasan masyarakat), dan yang paling penting adalah Impact (seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat).

Biasanya pemerintah selesai melakukan penilaian pada output saja dan ini tidak benar. Misalnya begini: Pada tahun anggaran 2012 disediakan anggaran sebesar 1 Milyar untuk pembangunan Puskesmas yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Akhirnya Puskesmas selesai didirikan pada tahun 2013. Maka output terpenuhi 100%. Evaluasi seharusnya dilanjutkan sampai “Impact”, kalau Puskesmas tersebut didirikan di tempat yang jauh dari masyarakat maka indikator “manfaat” tidak terpenuhi. Sekiranya obat-obatan dan dokter tidak tersedia di Puskesmas tersebut, maka Impact menciptakan masyarakat yang sehat juga tidak pernah akan berhasil.

Q: Apakah ada hubungan atau kaitan antara good governance dengan pembangunan nasional? Lalu bagaimana hubungan tersebut?

A: Tentu saja ada. Partnership for Governance Reform (Kemitraan) dalam penelitiannya untuk menilai kualitas good governance di seluruh propinsi di Indonesia pada tahun 2012/2013 yang lalu menemukan kaitan antara governance dan HDI (Human Development Index) sebagai ukuran kualitas hidup manusia. Semakin tinggi nilai governance sebuah propinsi maka semakin tinggi pula nilai HDI nya, demikian juga sebaliknya, semakin rendak nilai governance sebuah propinsi, semakin kecil pula peringkat HDI-nya. Apabila dianalisis dengan menggunakan indikator pembangunan yang lain seperti angka kemiskinan, maka juga akan ditemukan korelasi yang signifikan. Ada bisa melihat lebih jauh perihal ini di www.kemitraan.or.id/igi

Q: Bagaimana sebenarnya kondisi riil tata kelola pemerintah di Indonesia?

A: Penilaian secara komprehensif terhadap hal ini pernah dilakukan pada tahun 2007/2008 dan 2012/2012 oleh Kemitraan. Secara umum, nilai tata kelola pemerintahan di Indonesia masih jauh dari harapan. Nilai tertinggi DI. Yogyakarta hanya memperoleh skor 6.8 sementara nilai terendah Maluku Utara dengan skor hanya 4.45. Padahal nilai yang bagus yakni 7.8 keatas.Rata-rata seluruh propinsi di Indonesia juga hanya 5,6 masih jauh dari harapan. Kemitraan melakukan penilaian ini secara serius dengan pembobotan yang terukur, penilaian juga meliputi semua prinsip good governance; Partisipasi, Keadilan, Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi, dan Efektivitas. Penilaian juga meliputi seluruh arena seperti pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi.

Q: Bagaimana sebenarnya perwujudan dari good governance sendiri?

A: Kalau pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi sudah menaati prinsip-prinsip untuk tidak merusak lingkungan dalam pembangunan, anggaran untuk masyarkat bukan untuk pejabat atau pegawai, anggaran digunakan secara efektif dan efisien, tidak ada lagi lomba jalan kaki PNS berhadiah mobil dan motor dengan dana APBN/D, semua laporan transparan, diumumkan ke publik dan diudit dengan benar, masyarakat diajak berpartisipasi secara riil tidak hanya duduk dan mengisi absen Musrenbang, maka good governance sudah terwujud. Namun kalau tidak maka good governance masih menjadi konsep dan impian semata.

Q: Didalam artikel Mas Agung yang pernah kami baca, good governance merupakan salah satu tujuan yang diusulkan dalam penandatangan MDGs 8 September 2000, namun disayangkan good governance menjadi tujuan yang hilang atau tidak interpretasikan dalam 8 tujuan di poin MDGs, mengapa demikian?

A: Sekedar mengingatkan bahwa Millennium Declaration yang menjadi cikal bakal MDGs dan ditandatangani pada 8 September 2000 oleh 189 negara anggota PBB juga telah menganggap pentingnya good governance bahkan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Good governance dibahas pada satu bab khusus. Namun sayang, Millennium Declaration terutama yang tertulis pada Bab V ini sama sekali tidak mampu diterjemahkan pada satupun goal dalam MDGs. Bahkan goal 3 MDGs yang Mendukung Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sama sekali tidak menjadikan penghentian kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu targetnya.
Hilangnya point-point krusial dalam Millennium Declaration dalam MDGs tersebut banyak disebabkan karena proses penyusunan MDGs yang ekslusif dan tidak melibatkan para pemangku kepentingan seperti pemerintah nasional, masyarakat sipil, pemuda, kelompok perempuan, masyarakat swasta, akademisi dan lain sebagainya. Tentu kita berharap, good governance yang telah diusulkan menjadi salah satu goal dalam Agenda Pembangunan Pasca-2015 ini tidak akan mengalami nasib yang sama dengan MDGs.


Q: Apakah good governance perlu dimasukkan menjadi salah satu goals atau tujuan pembangunan pada post-MDGs 2015? Mengapa?

A: Saya sebagai bagian dari masyarakat sipil di Indonesia sudah mengusung hal ini dan Ini adalah posisi resmi Indonesia baik masyarakat sipil maupun pemerintah bahwa good governance perlu menjadi goal tersendiri. Alhamdulillah dalam laporan HLPEP (HLPEP dipimpin oleh ketua bersama yakni Presiden Indonesia SBY, PM Inggris David Cameron, dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf) ke Sekjend PBB Ban Ki Moon pada bulan Mei 2013 menempatkan good governance (lengkapnya berbunyi: Memastikan Tata Kelola yang Baik dan Kelembagaan yang Efektif) menjadi salah satu goal dari 12 goal yang diusulkan. Kita masih bekerja keras untuk mempertahankan goal ini melalui jalur-jalur lain mengenai perdebatan Agenda Pembangunan Pasca-2015.


Q: Apakah tantangan-tantangan dalam menciptakan good governance di Indonesia? Dan apakah ada strategi yang dapat dilakukan untuk tantangan tersebut?

A: Tantangan terbesar adalah law enforcement atau penegakan hukum. Kalau pungli pembuatan KTP sebesar Rp 5.000,- di kantor Desa tidak ditindak tapi malah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, maka jangan harap kita bisa menerapkan good governance.

Q: Terakhir, apa harapan terhadap para pemangku kepentingan dalam menjalankan pencapaian good governance yang berperan terhadap pembangunan? 

A: Saya berharap semua pihak memahami pentingnya good governance dan mempraktekkannya. Tidak hanya menjadikan good governance sebagai simbol dan slogan. Saya pikir tidak perlu pemerintah memasang baliho yang besar-besar atau iklan di televisi tentang good governance. Tapi berikan teladan.
 
***