Thursday, April 10, 2014

KPU Perlu Serius Evaluasi Pengiriman Logistik

beritabatavia.com - Lembaga Kemitraan memberikan saran terhadap Komisi Pemilihan Umum, terkait dengan tertukarnya surat suara di beberapa wilayah. Menurut Agung Wasono, Koordinator Pemantauan Kemitraan, KPU perlu segera melakukan evaluasi terhadap jajaran dibawah, termasuk perusahaan pencetak dan pengirim surat suara.
Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan karena pasti ada ketidaktaatan atas Standar Operational Procedure yang ada. 'Namun demikian, kami juga mengapresiasi KPU yang memutuskan untuk pemungutan suara ulang karena menjamin nilai setiap suara pemilih sehingga pemilih, partai, dan caleg tidak dirugikan,' ujarnya dalam emailnya, kemarin.

Keputusan ini berbeda dengan insiden yang sama pada pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, banyak kasus surat suara tertukar tapi KPU waktu itu memutuskan suara sah untuk partai politik.

Terkait pemantauan Pileg kemarin, Kemitraan sebagai pemantau pemilu terakreditas KPU melakukan pemantauan pada tanggal 8 April yakni 1 hari menjelang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Fokus pemantauan pada H-1 ini adalah distribusi logistik, persiapan TPS dan  praktek politik uang. Pemantauan dilakukan di 5 Propinsi meliputi 49 Kabupaten/Kota yakni di Papua (Kota Jayapura, Wamena dan Yahokimo), Maluku (Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Timur), NTB (Kota Mataram, Lombok Timur, Kota Bima, Sumbawa), Jawa Tengah (semua Kabupaten/Kota), dan Sumatera Utara (Kota Medan dan Semua Kabupaten/Kota di Pulau Nias). Untuk pemantauan H-1, Kemitraan mengerahkan 1062 pemantau yang tersebat di 1062 TPS.

Berdasarkan hasil pemantauan kami, berikut beberapa temuan dan catatan yang bisa kami rangkum sebagai berikut: Distribusi Logistik, Distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berjalan relatif baik dan lancar. Logistik telah tiba pada H-1 di 94,10 persen TPS di Maluku, 95 persen TPS di NTB, 88,50 persen TPS di Jateng, 83,70 persen TPS di Sumut. Untuk sisa logistik yang belum sampai hingga H-1, distribusinya dilakukan diatas jam 00.00 hingga subuh sebelum jam 06.00 sebelum pembukaan pemungutan suara di TPS

Sebagaimana pengalaman pada pemilu yang lalu, kondisi geografis dan cuaca kembali membuat distribusi kembali terkendala di Papua dimana pada H-1 baru 52,60 persen TPS yang telah menerima logistik berarti terdapat 47,40 persen TPS yang logistiknya belum sampai.

Khusus untuk Yahukimo, laporan dari pemantau kami disana perjam 20.00 WIB terdapat 20 Distrik yang kotak suaranya masih tertahan di Bandara Dekay ibukota Yahukimo karena faktor cuaca dan baru pagi tanggal 9 April bisa diterbangkan sehingga pemungutan dan penghitungan suara tidak bisa berjalan sesuai jadwal.

Politik uang, sebagaimana yang marak diperbincangkan dan dikhawatirkan oleh banyak kalangan, politik uang terjadi jelang pungut hitung, di Maluku terdapat 28, 40 persen pemantau kami yang melaporkan bahwa melihat sendiri terjadinya praktek politik uang, di Papua 15,80 persen,  di NTB 4 persen dan di Sumut 4 persen.

Menurut laporan pemantau kami, mereka memperkirakan praktek politik uang yang terjadi jauh lebih besar dari angka-angka tersebut berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan masyarakat. Bukan rahasia umum lagi bahwa politik uang dijadikan senjata pamungkas untuk mempengaruhi pilihan pemilih.

Namun formulir yang kami siapkan meminta para pemantau untuk melaporkan praktek politik uang yang pemantau saksikan sendiri, bukan berdasarkan informasi dari pihak lain atau sekedar desas desus sehingga prosentasenya laporan pelanggarannya tentu lebih sedikit dari fakta yang ada.

Pemilih belum terdaftar di DPT dan DPK

Terkait dengan akurasisi data pemilih, terdapat 79,20 persen pemantau kami di Jateng yang  melaporkan bahwa dilingkup TPS yang mereka pantau, terdapat warga yang memiliki hak pilih tapi belum terdaftar di DPT dan DPK, di Papua 67,10 persen, di Maluku 61,80 persen, NTB 45 persen dan di Sumut 39,20 persen pemantau melaporkan hal yang sama bahwa dilingkungan TPS yang dipantau, terdapat warga negara yang punya hak pilih tapi belum terdaftar di DPT dan DPK.

Selain 3 hal tersebut diatas, kami memantau juga distribusi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C-6) kepada pemilih serta kondisi kotak suara saat sampai di TPS apakah tergembok dan tersegel.

Rekomendasi

Dari paparan diatas dan hasil pemantauan yang kami lampirkan, kami menyampaikan kesimpulan masukan dan rekomendasi sebagai berikut :
  1. Mengapresiasi kerja keras KPU dan jajarannya yang telah menyiapkan dan mendistribusikan logistik secara relatif baik, namun kekurangan yang ada agar menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan bagi penyiapan logistik untuk tahapan berikutnya yakni Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS dan PPK
  2. Terkait tertundanya Pemungutan dan Penghitungan Suara di sebagian distrik di Yahukimo, agar KPU lebih mengoptimalkan koordinasi dengan jajaran KPU setempat serta pihak/lembaga  lain yang bisa membantu sehingga penundaan pemungutan suara tidak terlalu lama agar tidak menggangu jadwal tahapan rekapitulasi di PPS dan ditingkatan berikutnya.
  3. Terkait maraknya politik uang, agar ini menjadi perhatian serius jajaran Bawaslu. Bawaslu harus menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran serta proaktif melakukan pencegahan praktik politik uang pada tahapan berikutnya. (O brn)
* catatan: berita ini turun sebelum kami menemukan data-data surat suara tertukar yang ternyata banyak sekali terjadi di mayoritas propinsi.