Wednesday, May 14, 2014

Kualitas Pemilu 2014 Harus Diperbaiki

JAKARTA – Pelanggaran pidana pemilu banyak ditemukan di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu Legislatif  9 April lalu.

Pelanggaran tersebut antara lain politik uang, pemilih mengaku mewakili orang lain menggunakan hak pilihnya, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tidak memberikan formulir C dan formulir C1 kepada saksi partai politik dan pengawas pemilu lapangan pada hari yang sama.

Koordinator Pemantauan Kemitraan Agung Wasono mengatakan, selain praktik pidana, banyak juga pelanggaran lain yang mengurangi kualitas pemungutan suara di TPS. Pelanggaran tersebut adalah adanya intimidasi untuk memilih atau tidak memilih partai atau caleg tertentu dan petugas KPPS yang tidak memberi tanda silang pada surat suara yang tidak terpakai.

Menurut Agung, fakta itu berdasarkan laporan dari 1.062 pemantau di 1.062 TPS yang tersebar di sejumlah daerah, yakni Kota Jayapura, Ambon, Lombok Timur, Lombok Timur, Mataram, Medan, Nias, dan seluruh kota di Jawa Tengah. “Pelanggaran justru banyak terjadi di TPS, termasuk surat suara yang tidak terpakai dibiarkan tidak dicoret. Padahal itu ketentuan yang ada di Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013,” ujar Agung.

Menurut Agung, KPU perlu kembali mengingatkan jajarannya di bawah untuk bekerja profesional dan menjaga independensi agar pelanggaran pemilu tidak lagi terjadi, terutama saat Pemilu Presiden 2014 Juli mendatang. Selain itu Bawaslu diminta mengoptimalkan sosialisasi tentang pidana pemilu kepada masyarakat dan peserta pemilu.

Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, praktik politik uang merupakan salah satu pelanggaran paling banyak pada pemilu legislatif ini. “Sejak awal kami sudah meminta masyarakat mengawasi dan mencegah politik uang ini. Sebab, terus terang Bawaslu tidak bisa jika sendiri dalam mengawasi pelanggaran ini,” ujar dia.

Sementara itu, pemerintah menilai penyelenggaraan Pemilu 2014 lebih baik dari sebelumnya. Meski ada beberapa persoalan teknis yang terjadi, secara umum pemilu terlaksana dengan baik. “Dari sisi penyelenggaraan lebih bagus dan siap,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta kemarin.

Menurut dia, adanya pelanggaran- pelanggaran, tindakan kriminal yang muncul belum sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. Antisipasi yang dilakukan sangat baik sehingga hal-hal buruk yang terjadi pada pemilu sebelumnya tidak terulang. “Kami tidak masuk politik praktisnya, Semuanya berjalan dengan baik,” tuturnya.
Pemilu legislatif yang serentak dengan pemilihan gubernur di Lampung pun berjalan lancar. Ketakutan-ketakutan akan adanya konflik dan maraknya kecurangan pun tidak perlu dikhawatirkan karena berjalan baik. Dia mengakui memang masih ada kendala-kendala dalam penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg), tapi itu bukan persoalan substansial.

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menambahkan ada beberapa daerah yang harus menunda pileg. Misalnya saja Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua dan Kabupaten Sikka di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Itu terkendala karena faktor cuaca,” tuturnya. (sindo).

Sumber: http://www.koran-sindo.com/node/381892