Wednesday, June 11, 2014

DKPP Berhentikan 55 Penyelenggara dan Pengawas Pemilu

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan 89 penyelenggara/pengawas pemilu terbukti melanggar kode etik. Sejak 2013, DKPP telah memberhentikan 115 penyelenggara/pengawas pemilu.

DKPP melaksanakan 27 sidang putusan mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sebanyak 89 dari 131 penyelenggara dan pengawas pemilu terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Sebanyak 55 penyelenggara/pengawas pemilu diberhentikan tetap oleh DKPP. Sementara 34 lainnya diberikan peringatan dan 42 penyelenggara/pengawas pemilu dinyatakan tidak bersalah dan mendapatkan rehabilitasi.

Jimly Asshiddiqie, Ketua DKPP, mengharapkan putusan DKPP ini mampu meredam kecurangan yang mungkin terjadi pada pemilu presiden (pilpres) mendatang. Sebab potensi kecurangan di pilpres berpotensi meningkat terutama di penyelenggara/pengawas pemilu tingkat bawah.

Putusan DKPP ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu meningkatkan pengawasan pada penyelenggara/pengawas di daerah.

Jimly mengharapkan ada tindakan tegas dari KPU dan Bawaslu untuk membersihkan aparat mereka di daerah dari segala tindak kecurangan.

"Panitia Pengawas Pemilu/PPS  ad hoc  yang begitu jangan  dipakai lagi. Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK terbukti melanggar, ganti saja sama lain. Kalau di atasnya non aktif saja," kata Jimly di Gedung Bawaslu, Senin.

Pelanggaran kode etik mayoritas dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sebagian besar dilakukan dengan pemihakan kepada calon legislatif (caleg) tertentu.

"Paling banyak pemihakan kepada caleg tertentu. Ada yang berbentuk uang untuk penggelembungan suara. Ada yang terima uang dari calon dan terbukti menjanjikan senilai Rp 1,2 miliar," kata Jimly.

Agung Wasono, Koordinator Pemantauan Partnership for Governance Reform (Kemitraan), berpendapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara/pengawas pemilu pada tahun ini tergolong sangat besar.

"Pada periode 2012-2013, DKPP telah memecat sebanyak 115 orang. Baik Bawaslu maupun KPU perlu banyak belajar dan meningkatkan integritas kelembagaan," kata Agung kepada IFT.

Dia menyatakan KPU dan Bawaslu perlu bergerak cepat untuk melakukan rekruitmen, yaitu dengan mengangkat peserta seleksi ranking keenam dan seterusnya pada masing-masing daerah. Namun KPU dan Bawaslu perlu memastikan independensi individu yang akan diangkat jadi penyelenggara/pengawas pemilu.

"Harus sangat hati-hati saat ini. KPU dan Bawaslu perlu mengecek apakah calon yg dulu nilainya tinggi tersebut sudah tergabung dalam tim sukses salah satu capres (capres) atau tidak," tutur Agung.

Agar pelaksanaan pilpres tidak terganggu, KPU dan Bawaslu perlu mempercepat mekanisme penggantian anggota yang dipecat, memberikan pembekalan teknis dengan segera, dan melakukan pengawasan lebih agar penyelenggara/pengawas pemilu dapat menjaga integritas. Sebab potensi kecurangan pada pilpres akan lebih tinggi.

"Potensi manipulasi dan suap di pilpres sangat tinggi. Karena ini head to head dan hanya akan berlangsung satu putaran," kata Agung.

DKPP masih melaksanakan  11 sidang pelanggaran kode etik penyelenggara/pengawas pemilu yang melibatkan 58 orang teradu hingga 11 Juni mendatang. Sehingga jumlah penyelenggara/pengawas pemilu yang diberhentikan mungkin bisa bertambah. ***

Reporter: J.Edo Nur Karensa Editor: Syakur Usman Senin 09 Juni 2014, 21:00:00
Sumber: Indonesia Finance Today