Wednesday, August 27, 2014

Perampingan Postur Kabinet Untuk Peningkatan Efektivitas Kerja Pemerintah

JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berencana melakukan perampingan postur kabinet pada pemerintahan mendatang. Rencana ini kemungkinan akan direalisasikan pada tahun depan.

Jokowi berencana memangkas jumlah kementerian pada pemerintahan mendatang. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pemerintah baru.

Andi Widjajanto, Deputi Tim Transisi, mengungkapkan bahwa telah ada tiga opsi struktur kabinet pada pemerintahan mendatang. Opsi pertama, jumlah kementerian tetap dipertahankan sebanyak 35 kementerian.

Opsi kedua, pemerintah akan disokong dengan 27 kementerian. Sementara pada opsi keempat, eksekutif akan diisi oleh 20 kementerian atau 24 kementerian. Saat ini, Tim Transisi tengah menggodok kemungkinan opsi keempat.

Andi mengungkapkan bahwa perampingan postur ini dilakukan berdasarkan cluster kerja. Tim Transisi telah mengidentifikasi tujuh cluster kementerian, antara lain pendidikan, penanganan kemiskinan, ekonomi kreatif, dan infrastruktur.

Meski demikian, Tim Transisi menyatakan bahwa Jokowi tidak terburu-buru untuk melaksanakan perampingan postur kabinet. “Jika tidak memungkinkan restrukturisasi di Oktober, pak Jokowi akan punya bayangan enam bulan hingga setahun ke depan kementerian ideal seperti apa,” kata Andi di Kantor Transisi, Jakarta, kemarin.

Selain itu, Tim Transisi juga mempertimbangkan dengan hati-hati dampak perampingan kabinet ini terkait aturan undang-undang yang berlaku. Andi mengungkapkan bahwa upaya perampingan ini tidak akan dilaksanakan, jika justru menimbulkan keruwetan restrukturisasi kelembagaan.

Agung Wasono, Peneliti Partnership for Governance Reform (Kemitraan), mengungkapkan bahwa upaya Jokowi-JK untuk merampingkan postur kabinet dapat meningkatkan efektivitas kerja pemerintah. Selain itu, langkah ini dapat menjadi penegasan dari program kerja dari presiden terpilih.

“Kekuatan visi misi Jokowi salah satunya sektor maritim. Itu perlu dilihat perlunya kementerian portofolio yang cukup besar seperti kementerian maritim,” kata Agung.

Selain itu, Agung juga melihat bahwa pemerintah perlu melakukan penguatan di Kantor Presiden untuk meningkatkan efektivitas kerja. Konsep Presidensial juga akan menjadi lebih kuat dengan keberadaan Kantor Presiden.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebelumnya telah merekomendasikan pembentukan Kantor Presiden yang diisi lima lembaga setara kementerian, yakni Sekretariat Negara, Urusan Pembangunan Nasional (Perencanaan dan Anggaran), Urusan Reformasi dan Administrasi, Urusan Pengawasan, dan Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

“Di pemerintahan sebelumnya, perencanaan ada di Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) sementara penganggaran di Kementerian Keuangan. Fungsi ini bisa ditarik ke Kantor Presiden,” tutur Agung.

Pemerintah baru juga perlu melakukan evaluasi terhadap keberadaan kantor khusus dan komisi yang dibentuk oleh pemerintah sebelumnya. Sebab kerja tersebut dapat difokuskan pada kementerian atau lembaga yang terkait.

Nama Menteri
Tim Transisi menegaskan bahwa belum ada pembahasan nama menteri di Kantor Transisi. Berdasarkan instruksi presiden terpilih, Tim Transisi hanya melakukan pembahasan mengenai kriteria dan kompetensi menteri yang akan menjabat pada pemerintahan mendatang.

“Hanya arsitektur dan kriteria menteri yang disiapkan. Tidak ada mandat untuk membuat proposionalitas berdasar asal partai, asal daerah, dan lain-lain,” pungkas Andi.***


Reporter: J.Edo Nur Karensa
Editor: Chusnul Chotimah
Selasa 26 Agustus 2014, 07:00:00