Wednesday, October 8, 2014

Ada Potensi Divided Government Jika KMP Kuasai DPR dan MPR


JAKARTA – Kalangan pengamat menilai ada potensi divided government jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permuswaratan Rakyat (MPR) dikuasai Koalisi Merah Putih. Posisi ketua MPR dan DPR dinilai sebagai representasi dari kekuatan parlemen.

Hal tersebut diungkapkan Agung Wasono, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik (LANSKAP). Menurut dia, fungsi parlemen dapat berubah dari penyeimbang menjadi penjegal jika niatan Koalisi Merah Putih (KMP) adalah untuk menghambat kerja pemerintah.

Meski demikian, Agung menilai melihat posisi MPR tidak lagi menjadi mandataris Presiden. Sehingga, upaya impeachment terhadap presiden sulit dilakukan sebab tanggung jawab Presiden langsung kepada rakyat.

Impeachment hanya mungkin dilakukan jika ada pelanggaran berat terhadap UUD 45 dan rasanya sulit terjadi seperti itu,” jelas Agung saat dihubungi IFT, Selasa (7/10).

Posisi Ketua MPR dinilai hanya merupakan representasi dari kekuatan di parlemen. Jika dikuasai KMP, maka pemerintahan mendatang akan diwarnai divided government dimana kekuatan eksekutif dan legislatif tidak dalam porsi untuk saling mendukung.

“Ketua MPR maupun DPR sebenarnya hanya fasilitator. Kekuatan tetap ada di setiap anggota, tapi posisi ketua jelas merupakan penegasan dari representasi parlemen,” kata Agung.

Proses pemilihan paket pimpinan MPR yang berlangsung kemarin diwarnai lobi-lobi politik yang alot. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berupaya merangkul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bergabung dengan menyediakan satu kursi di pimpinan MPR.

Bahkan, Partai Hanura pasrah merelakan jatah partai untuk menempatkan kadernya duduk di kursi pimpinan MPR diberikan kepada PPP. "Kami pasrahkan jatah Hanura (pimpinan MPR) diberikan kepada PPP," kata Sarifuddin Suding, Ketua Fraksi Hanura di MPR, seperti dikutip Antara.

Suding mengatakan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto memberikan kebebasan bagi Koalisi Indonesia Hebat untuk melakukan komunikasi politik dengan semua pihak termasuk dengan PPP. KIH telah menerima PPP untuk masuk dalam paket pimpinan MPR yang akan diajukan dalam Sidang Paripurna MPR.

Menurut Suding, komposisi paket pimpinan MPR versi KIH adalah Ketua dijabat Oesman Sapta Odang; Wakil Ketua dari PDIP Ahmad Basarah; Wakil Ketua dari NasDem Bahtiar Ali; Wakil Ketua PPP Hasrul Aswar. PKB belum menentukan nama yang diusung dalam paket pimpinan MPR.

Selain itu, persoalan mengenai calon paket pimpinan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diusulkan oleh KMP agar bisa berada di dua paket. Victor Leiskodat, Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, menilai KMP khawatir kalah dalam pemilihan paket pimpinan MPR RI sehingga mempersoalkan tata tertib pemilihan pimpinan lembaga itu.

“Sejumlah anggota DPR dari KMP mempersoalkan tata tertib mengapa DPD RI hanya mengusulkan satu nama, karena ada kekhawatiran kalah, sehingga mencari-cari sesuatu yang lain,” kata Victor.

Menurut dia, pada rapat konsultasi gabungan sebelumnya fraksi-fraksi anggota KMP mengusulkan agar DPD RI mengusulkan satu nama, tetapi sekarang justru mempersoalkan tata tertib yang memberi kewenangan DPD RI mengusulkan satu nama.

Victor menambahkan, dengan satu nama yang diusulkan DPD RI, maka dalam paket pimpinan MPR RI yang diusung oleh KMP bisa memasukkan nama yang sama. Ketika ditanya bagaimana dengan PPP yang tidak diakomodasi dalam paket pimpinan MPR RI, dia menjelaskan bahwa KIH sudah berkomunikasi dengan PPP.

Sementara itu, anggota DPD RI Asri Anas menegaskan sikap DPD RI tetap solid mengusulkan satu nama yakni Oesman Sapta Odang pada paket pimpinan MPR RI. “Usulan satu nama itu bukan merupakan keinginan DPD RI tapi keputusan pada rapat konsultasi gabungan MPR RI pada Kamis (2/10) sore,” kata Asri Anas.

Hingga berita ini diturunkan rapat paripurna yang diwarnai banyak interupsi masih berlangsung.(*) 


Reporter: J.Edo Nur Karensa
Editor: Chusnul Chotimah
Rabu 08 Oktober 2014, 06:17:00

Update: Pimpinan MPR yang terpilih adalah Paket Pimpinan yang diusulkan Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Ketua MPR adalah Zulkifli Hasan dari PAN.