Wednesday, November 19, 2014

Pemerintah Perlu Pastikan Kartu Perlindungan Sosial Tepat Guna dan Sasaran

JAKARTA – Pemerintah perlu memastikan empat jenis kartu perlindungan sosial yang diluncurkan awal pekan ini agar tepat guna dan sasaran. Pengamat menilai perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif mengingat rentang waktu distribusi kartu yang tidak cukup panjang. 

Agung Wasono, Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik (LANSKAP), menilai berdasarkan pengalaman pemberian bantuan langsung tunai (BLT) pada pemerintah yang lalu tidak mampu memenuhi kedua aspek tersebut. “Perlu edukasi kepada masyarakat agar dana yang diberikan melalui kartu tersebut digunakan sesuai peruntukkannya. Basis data penerima bantuan juga harus tepat sasaran,” kata Agung kepada IFT.

Pemerintah membagi kartu perlindungan sosial ini menjadi empat jenis yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pemerintah menargetkan empat kartu ini diterima 15,5 juta rumah tangga dan paling lambat sudah diterima pekan kedua Desember.

Tantangan lain yang perlu diselesaikan pemerintah adalah sosialisasi penggunaan dan manfaat kartu. Agung berpendapat Presiden Joko Widodo perlu menjabarkan secara jelas mengenai perbedaan empat kartu ini dengan program sebelumnya, misalnya perbedaan KIS dengan BPJS Kesehatan atau Kartu Jakarta Sehat (KJS). 

Ruddy Gobel, Kepala Departemen Komunikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), menjelaskan basis data yang digunakan dalam empat kartu perlindungan sosial ini adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Meski demikian, data tersebut telah mengalami pembaruan dalam jangka waktu tiga tahun terakhir. 

“Otoritas musyarah desa atau kelurahan sudah mengganti, menghapus, atau menambahkan penerima perlindungan sosial ini. Jadi, suatu rumah tangga dianggap sudah kaya misalnya, otoritas desa atau kelurahan bisa menghapus rumah tangga tersebut,” jelas Ruddy.   

Dia juga mengungkapkan pemerintah tidak bisa menjamin dana perlindungan sosial digunakan tepat sasaran, sebab wewenang penggunaan dana sepenuhnya ada di masyarakat. Namun, pemerintah akan berusaha mengedukasi masyarakat untuk menggunakan dana tersebut dengan bijak. 

“Kita pakai light conditionality karena mekanisme pengawasan pengunaan dana tersebut sulit. Yang terpenting dana tersebut diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pengubahan perilaku pengelolaan keuangan,” kata Ruddy.

Pemerintah juga berharap KSKS dapat digunakan sebagai sarana penyaluran program bantuan atau subsidi lain, seperti beras raskin dan subsidi pupuk. Ruddy menjamin kartu-sim rekening seluler berlaku selama lima tahun sehingga ada keberlanjutan penguunaan kartu tersebut.

Rahmad Broto Triaji, Group Head Electronic Banking PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), mengungkapkan program pemerintah ini dapat mendorong penetrasi layanan keuangan digital (LKD), terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Dengan LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi keberadaan bank atau ATM (automatic teller machine) secara fisik. 

Dia berharap penggunaan LKD dapat juga mendorong kebiasaan masyarakat untuk menabung di masa mendatang. “Pasca peluncuran perdana yang lalu, sekitar 75% pemilik rekening seluler mengambil semua dana sementara 25% sisanya menyisakan sebagian saldo,” kata Rahmad.(*)

INDONESIA FINANCE TODAY
Reporter: J.Edo Nur Karensa
Editor: Houtmand Saragih
Rabu 05 November 2014, 23:13:00