Saturday, April 4, 2015

“SERATUS HARI” JOKOWI

"Seratus Hari" Jokowi | source of image: rappler.com
Pendahuluan

JUDUL artikel singkat ini sengaja tidak membubuhkan nama Jusuf Kalla (JK) sehingga menjadi “Seratus Hari Jokowi – JK” karena selain pusat perhatian publik baik sebelum maupun sesudah Pemilu 2014 fokus ke Jokowi, peran JK sepertinya tidak terlalu signifikan dalam 100 hari pemerintahan Jokowi ini. Entah apa yang membuatnya demikian, padahal di era SBY, JK sangat aktif dan menyedot perhatian yang sama besarnya dengan SBY kala itu.

Tidak terlalu jelas darimana angka SERATUS ini bisa menjadi salah satu alat ukur keberhasilan sebuah pemerintahan yang didesign untuk jangka waktu 5 tahun. Kita tidak perlu strict pada hitungan seratus hari itu karena toh belum ada sandarannya secara metodologi. Selain itu, karena Jokowi dilantik menjadi Presiden pada tanggal 20 Oktober 2014, maka seratus hari Jokowi sudah jatuh pada tanggal 27 Januari 2015 yang lalu.

Seratus hari memang terlalu singkat untuk menilai berhasil atau tidaknya sebuah pemerintahan, tetapi dalam waktu seratus hari itulah sebenarnya masyarakat bisa melihat beberapa pondasi yang dibangun Jokowi untuk menjalankan roda pemerintahannya lima tahun kedepan. Pada masa awal pemerintahannya, Jokowi menghabiskan waktunya untuk mendesign komposisi Kementerian dan kabinet dan juga menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 5 tahun kedepan dari tahun 2015 – 2019.

Sampai saat ini, setidaknya ada beberapa indikator yang bisa kita analisis untuk memberikan judgment apakah pemerintahan Jokowi ini berada on the right track atau justru sedang melenceng jauh dari janji semasa kampanye. Kenapa janji saat kampanye menjadi penting? Karena janji atau visi misi ketika kampanye itulah yang harus mampu dipenuhi dan menjadi program kerja seluruh Kementerian/Lembaga yang dituangkan dalam RPJMN.

Kabinet Kerja

Jokowi pada beberapa kesempatan kampanye berjanji akan menyusun kabinet kerja dan bukan bagi-bagi kursi ke partai politik (Kompas 2014), namun kalau kita lihat komposisi kabinet di 34 Kementerian yang terdiri dari 4 Menteri Koordinator dan 30 Menteri, maka  kita bisa melihat bahwa komposisi dari partai politik cukup dominan yakni 16 orang dan 18 orang dari kalangan Profesional (Tempo 2014). Sementara kalau dilihat lebih teliti, sebenarnya ada 20 Menteri yang merupakan kader dan rekomendasi partai politik.

Meski demikian, ada hal baru yang dipraktekkan Jokowi dalam rangka memberikan jaminan agar kabinetnya diisi orang-orang yang bersih. Jokowi bekerjasama dengan KPK dan PPATK melakukan tracking terhadap nama-nama calon menteri dan akibatnya delapan calon menteri batal dilantik karena diduga melakukan korupsi dan berpotensi menjadi tersangka (Tempo 2014). Bahkan cara baru ala Jokowi ini bisa dilembagakan dan menjadi norma baru dalam pengangkatan posisi-posisi penting di pemerintahan.

Reformasi Birokrasi

Meski tidak mudah untuk dilakukan, tetapi Jokowi berhasil melakukan beberapa perombakan di Kementerian dengan melakukan merger beberapa Kementerian dan Badan seperti penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), peleburan Badan REDD+ dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dibawah KLHK, juga pembubaran kantor-kantor khusus yang dibentuk pada masa pemerintahan SBY. Hal ini merupakan langkah positif karena akan berdampak pada efisiensi anggaran pemerintah dan juga efektifitas kerja masing-masing sektor.


RPJMN Menyimpang dari Nawa Cita

Nawa Cita atau Sembilan Program Prioritas yang menjadi visi-misi Jokowi seharusnya menjadi panduan utama dalam penyusunan RPJMN. Kesembilan Program Strategis tersebut adalah: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (KPU 2014).

Apabila dibaca lebih jauh, Nawa Cita juga sudah mempunyai target dan indikatornya masing-masing. Namun sayang, Nawa Cita yang hampir sempurna sebagai sebuah janji politik tidak mampu menjadi dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun kedepan.

Dalam forum presentasi “Koalisi Pengawal Nawa Cita” ke Bappenas pada bulan Desember 2014, Koalisi menyampaikan beberapa temuan bahwa Draft RPJMN menyimpang dari Nawa Cita namun Bappenas beranggapan bahwa Nawa Cita terlalu ambisius dan tidak realistis dilaksanakan, sehingga target sengaja diturunkan. Hal ini tentu menyalahi norma bahwa seluruh Kementerian, termasuk Bappenas, mempunyai tanggungjawab untuk membantu presiden mewujudkan visi-misinya, karena itulah esensi dari dilaksanakannya Pemilihan Umum.

Beberapa janji Jokowi dalam Nawa Cita yang akhirnya kandas dalam perencanaan pembangunan nasional itu diantaranya yakni: target pengurangan ketimpangan dengan gini rasio 0.30, pengurangan impor bahan baku 5% per tahun, rasio pajak 16% terhadap GDP, Target penurunan kematian ibu dan anak sampai 102/100.000, wajib belajar 12 tahun, pendidikan gratis, dan target zero gizi buruk. Hal lain yang nampaknya belum on the right track adalah janji melakukan reformasi Polri, penguatan peran KPK dan Negara yang hadir untuk menuntaskan agenda perang terhadap Korupsi.

Penilaian lain terhadap kinerja Jokowi juga datang dari  “Indonesia Beragam”. Aliansi yang terdiri dari 143 organisasi perempuan ini pada awal bulan Februari 2015 mengeluarkan rapor merah bagi 100 hari Jokowi – JK. Rapor merah itu berarti arah pemerintahan Jokowi cenderung melenceng dari Nawa Cita (Indonesia Beragam 2015).

New Kids on the Block

Pada diskusi yang sering diadakan oleh “Koalisi Pengawal Nawa Cita”, kesimpulan yang muncul adalah Jokowi saat ini dilumpuhkan oleh para eselon 1 yang masih status quo di beberapa Kementerian. Pelumpuhan tersebut sangat mungkin terjadi karena menteri-menteri Jokowi banyak yang merupakan orang baru dan awam dipemerintahan. Bahkan beberapa orang menyebut mereka sebagai New Kids on the Block. Menteri-menteri ini tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan konsolidasi kedalam institusinya masing-masing. Hal lain adalah terjadinya distorsi informasi dan instruksi hierarkis dari Presiden, Menteri, Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3 dst yang mengakibatkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga seringkali tidak match dengan Visi-Misi Presiden.

Indonesia bukan Solo

Ekspektasi publik yang tinggi terhadap Jokowi ternyata tidak terpenuhi dengan baik, padahal Jokowi dikenal sebagai Walikota Solo yang sukses karena pendekatan sosial kemasyarakatannya. Salah satu prestasinya yang paling fenomenal adalah memindahkan sekitar 900 pedagang dari Taman Banjarsari ke Pasar Klithikan tanpa protes berlebih, bahkan acara perpindahan pedagang dirayakan dengan pawai budaya. Namun, ”diplomasi meja makan” yang dilakukan Jokowi kala itu adalah diplomasi jangka panjang, karena Jokowi mengaku mengundang para PKL itu untuk makan bersama lebih dari 50 kali (Detik 2012).

Berbeda dengan Solo, problem yang dihadapi di Indonesia lebih komplek dan membutuhkan penanganan dengan segera. Namun, Jokowi sepertinya masih menggunakan strategi “alon-alon waton klakon” atau biar lambat asal selamat. Kasus yang masih panas adalah konflik kelembagaan yang terjadi antara KPK dengan Polri. Konflik lembaga ini menjadi ujian kepemimpinan Jokowi, namun sikap Jokowi yang tidak tegas dan cenderung tidak mempunyai solusi membuktikan bahwa Jokowi memang belum mampu mengimbangi dinamika yang begitu cepat terjadi di tingkat nasional dan cenderung tunduk pada kekuatan oligarki di sekitarnya.

Kembali ke Nawa Cita

Satu-satunya cara yang harusnya dilakukan Jokowi adalah kembali kepada Janji-janji politiknya ketika kampanye. Janji-janji itulah yang telah membuat puluhan barisan relawan bekerja untuk kemenangan Jokowi pada pemilu 2014 dan membuatnya memang pemilu. Salah satu jargon nawa cita adalah “Negara yang hadir” dalam setiap problem yang dihadapi bangsa ini baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya, kemaritiman, pendidikan, kesehatan, dsb.

Selain itu, penting bagi Jokowi untuk tidak tunduk pada kepentingan Oligarki atau kelompok pemburu rente. Jokowi perlu mengingat bahwa sebagai Presiden dirinya dipilih oleh rakyat bukan dengan cek kosong, tetapi ada mandat yang harus dilaksanakan.

Ditulis oleh: Agung Wasono 
* Pernah diterbitkan di Majalah AKTIVIS edisi kedua terbitan PPIA (Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia) -- edisi lengkap Majalah ini bisa diunduh di https://issuu.com/aktivis/docs/aktivis_2
***
Tentang Penulis: 

Pekerjaan: Direktur Eksekutif LANSKAP Indonesia (Lembaga Analisis Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik), sebelumnya Program Manager di Partnership for Governance Reform (NGO di Jakarta). Pendidikan: Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Yogyakarta, Pro Poor Integrity di Central European University (CEU) Budapest Hungary, Magister Perencanaan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia, dan saat ini sedang kuliah di UNSW di Australia. Aktivitas lain: Anggota Koalisi Pengawal Nawa Cita, Mantan Koordinator Nasional Pemantau Pemilu 2014 (Kemitraan, terakreditasi di KPU). Kontak: agung.wasono@gmail.com | Twitter: @agungwasono